.webp)
Awalnya, langkah untuk impor beras ini diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Namun, hal itu akhirnya batal dilakukan. Saat ini, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog sebagai pihak importir.
"Pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor beras, sampai dengan 500.000 ton," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2017) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bulog diminta segera, kita membuka mandat hanya kepada Bulog untuk melakukan itu. Dengan catatan 500.000 ton. Jadi enggak sekaligus datang, ini bertahap. Paling lambat ya pertengahan Februari. Tapi kalau harga enggak turun, kita teruskan sampai akhir Februari," katanya.
Berikut berita selengkapnya:
Alasan Pemerintah Pilih Bulog Gantikan PPI
|
Foto: Hakim Ghani
|
Sebelumnya, langkah impor ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018.
"Dengan demikian impor beras yang tadinya direncanakan melalui perencanaan Peraturan Mendag, dialihkan bukan berasnya dialihkan ya, impor yang tadinya akan didasarkan pada Permendag, itu dihentikan. Pemerintah mengubahnya menjadi impor beras melalui Bulog berdasarkan Perpres 48/2016," jelasnya.
Darmin mengatakan, pada mandat stabilisasi harga tersebut jelas dikatakan bahwa yang bertugas seharusnya ialah Bulog. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden.
"Jadi dalam mandat untuk stabilisasi harga tersebut memang jelas bahwa seharusnya Bulog yang ditugaskan," kata Darmin.
Pada kesempatan yang sama Menteri Perdagangan Enggartiasto juga menambahkan, perubabahan ini sesuai dengan mandat Perpres untuk melakukan stabilisasi harga beras di lapangan.
"Bulog akan menyerap gabah. Untuk mengisi interen ini, kita impor yang semula dilakukan oleh PPI, sekarang rakor menugaskan Bulog. Jadi, ada pergantian bukan lagi PPI tapi ini beras umum dan beras putih dengan kepecahan dan lebih fleksibel dan lebih cepat," kata Enggartiasto.
Bukan Beras Khusus, Ini Jenis yang Akan Diimpor Bulog
|
Foto: Sofyan Ali
|
"Jadi, ada pergantian bukan lagi PPI tapi ini beras umum dan beras putih dengan kepecahan 0-5% (premium) dan 0-25% (medium) lebih fleksibel dan lebih cepat," kata Enggartiasto.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Enggar itu mengatakan nantinya beras tersebut juga akan dijadikan sebagai cadangan di tengah pasokan beras yang menipis serta untuk pengendalian harga.
"Kalau kemarin itu beras-beras keperluan lain (khusus). Kalau sekarang beras umum itu bisa medium dan premium. Kan dua itu cadangan, dua jenis itu bisa medium dan premium, untuk pengendalian harga juga," katanya.
Sementara Bulog sendiri juga diminta untuk bisa terus melanjutkan operasi pasar dan mengeluarkan pasokan sebanyak 875 ribu ton yang saat ini dimiliki.
Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah siap dari berbagai sisi untuk menjalankan penugasan dari pemerintah tersebut. Bulog akan segera melakukan tahapan impor sesuai dengan aturan.
"Dari sisi anggaran, kami sudah persiapkan khusus untuk beras. Ada Rp 15 triliun. Untuk impor itu masih jauh di bawah kecukupan. Artinya, Bulog sangat mampu, jangan khawatir," pungkas Djarot.
Tak Hanya Thailand dan Vietnam, Bulog Akan Impor Beras Pakistan.
|
Foto: Grandyos Zafna.
|
"Beras dari mana, Thailand, Vietnam, Pakistan. Saya tidak tahu stoknya karena saya harus cepat dan segera buka website," kata Djarot.
Djarot mengatakan, bahwa pihaknya akan mulai menyelesaikan masalah administrasi untuk bisa memulai impor. Jika administrasi telah selesai, maka impor bisa dimulai.
"Dari sana 20 hari (pengiriman beras impor). Beras tersebut nanti akan diberikan utamanya untuk daerah non produsen," katanya.
Komentar Sri Mulyani Tentang Impor Beras
|
Foto: Grandyos Zafna.
|
"Bulan-bulan lalu sudah diberikan warning bahwa kenaikan harga beras sudah mulai muncul, dan oleh karena itu keputusan pemerintah setelah ada rapat koordinasi dengan wapres dan menteri-menteri terkait, kita fokus pada stabilkan harga beras menjadi yang utama bulan-bulan ini," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.
Menurut dia, pemerintah tidak segan mengambil kebijakan untuk impor guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan juga menjaga stabilitas harga. Hal itu juga dilakukan ketika pemerintah sepakat untuk melakukan impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton yang dilakukan secara bertahap dari Januari sampai Maret 2018. Sehingga, impor menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengatasi suatu masalah.
"Dari pemerintah melihat faktor-faktor yang bisa dipengaruhi melalui policy pemerintah itu yang akan dilaksanakan. misalnya kebijakan impor beras, dan kelancaran arus barang, sehingga inflasi bisa ditekan bisa distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," tambah dia.
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam menjalankan kebijakan impor beras jenis khusus ini.
"DJBC (Bea dan Cukai) akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kementan, sehingga kita bisa menjalankan keputusan secara baik dan transparan, tidak ada masalah tata kelola yang bisa menimbulkan kepastian," tukas dia.
JK Minta Impor Beras Tak Boleh Kurang 1 Juta Ton
|
Foto: Grandyos Zafna.
|
"Di Januari, Februari, Maret, tapi ya kita tidak boleh berspekulasi. Pemerintah tidak mengambil risiko stok," ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/1/2017) kemarin.
JK menegaskan, cadangan beras di gudang Bulog tidak boleh kurang dari 1 juta ton. Alhasil, kebijakan impor diambil untuk mengamankan stok beras.
"Oleh karena itu yang impor itu untuk menambah stok bulog, cadangan tidak boleh kurang daripada 1 juta ton dalam keadaan apapun," tutur JK.
"Nah ini 200 juta (penduduk), mesti tambah (cadangan), yang tercepat ya impor ini," lanjut JK.
Jokowi Nilai Impor Beras Agar Tak Ada Gejolak Harga
|
Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
|
"Ini untuk memperkuat cadangan beras kita," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau saluran irigasi warga di Desa Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018) kemarin.
Kecukupan cadangan Bulog sangat penting agar pasokan beras tetap lancar sehingga harga tidak melonjak.
"Agar tidak terjadi gejolak harga yang ada di daerah-daerah," kata Jokowi.
Halaman 2 dari 7
