Agar Tak Simpang Siur, Pemerintah Perlu Perbaiki Data Beras

Jakarta - Pemerintah disarankan untuk membenahi data beras agar tak terjadi kesimpangsiuran. Data yang akurat bisa menjadi acuan untuk mengecek pasokan beras.

"Jadi ada something wrong dengan pendataan. Jadi ini prioritas pemerintah untuk perbaiki. Kalau datanya salah kita hanya bisa bergantung pada harga," kata Ekonom UI, Berly Martawardaya dalam diskusi ILUNI UI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Harga Beras Tinggi, Pedagang Pertanyakan Stok Pemerintah

Indikasi adanya kesalahan data ini, kata dia, karena Kementan menyatakan Indonesia surplus beras. Tapi nyatanya harga-harga naik. Hal itu karena ketersediaan stok yang menipis.

"Bahwa memang suplainya tidak sebesar seperti yang diklaim Kementan karena dalam hukum ekonomi harga dan suplai itu berkaitan erat. Jadi kalau harga tinggi hampir tidak mungkin suplainya berlebih," lanjutnya.

Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid ikut menambahkan. Pihaknya setuju ada kesimpangsiuran data yang dimiliki oleh Kementan mengenai surplus beras.

Baca juga: DPR ke Bulog: Bagaimana Stoknya Sampai di Bawah 1 Juta Ton?

Akhirnya, kata Zulkifli, pemerintah pun ambil sikap dengan membuka keran impor karena tidak mau ambil risiko soal ketersediaan beras nasional meskipun diklaim surplus. Dia pun menilai langkah tersebut sudah tepat.

"Januari-Februari itu sangat berbahaya. (Katanya) kita enggak perlu impor, tapi walaupun kita impor terlambat, (namun) itu lebih baik daripada tidak. Kalau enggak dengan apa? Banyak rakyat Indonesia belum makan," tambahnya. (hns/hns)