Follow detikFinance
Kamis, 18 Jan 2018 21:45 WIB

Impor Beras Dinilai Bakal Berdampak ke Penurunan Harga Gabah

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Alfathir Yulianda Foto: Alfathir Yulianda
Jakarta - Berdasarkan informasi yang dihimpun Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), secara secara historis gejolak harga beras mulai dirasakan sejak November 2017 yang terus merangkak naik. Awal pekan Januari 2018 Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita langsung merespons dengan keputusan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Beras impor diperkirakan akan tiba di Indonesia pada akhir Januari mendatang. Mendag beralasan impor dilakukan demi mengamankan pasokan beras di pasar.

Berbeda dengan Mendag, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman justru menyampaikan persediaan beras cukup. Kementan mengklaim bahwa sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton. Dengan angka rendemen 63 persen maka didapat beras sekitar 50 juta ton atau surplus sekitar 10 - 20 juta ton.


Belum lagi pada bulan Januari 2018 produksi beras bertambah sebanyak 2,8 juta ton, kemudian Februari yang merupakan masa awal panen raya sebesar 5,4 juta ton. Puncak panen raya beras akan terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 7,4 juta ton dan akan berlanjut hingga April sebesar 5,5 juta ton. Apabila di akumulasikan kebutuhan beras rumah tangga 2 - 2,5 juta ton perbulan ditambah kebutuhan industri, bisa dikatakan bahwa kita selalu mengalami surplus beras.

"PISPI berpandangan bahwa seharusnya persediaan beras tidak berkurang, terlebih Bulog masih memiliki persedian beras digudang sebesar 800-900 ribu ton untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi. Sehingga impor akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani di musim panen Februari-April 2018," sebut keterangan tertulis PISPI, Kamis (18/1/2018).


Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mengingat kembali pidato 9 Desember 2014 di UGM, yang menyatakan "Saya sudah beri target kepada Menteri Pertanian, tiga tahun maksimal harus swasembada, tidak boleh lebih dari tiga tahun. Beras terutama dan selanjutnya gula, jagung, kedelai semuanya, lima tahun sudah ketemu semuanya. Saya sudah diberi hitung-hitungan, hati-hati. Kalau tiga tahun tidak swasembada, Saya ganti menterinya. Yang dari Fakultas Pertanian bisa ngantri dulu kalau tidak swasembada, tapi saya meyakini bisa"

Selain itu, Perum Bulog harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menstabilkan harga pangan. Saat ini Perum Bulog hanya dibawah koordinasi Menteri BUMN sehingga dikuatirkan Perum Bulog memiliki kewenangan terbatas yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kami juga menilai beras yang harus tersedia di gudang Bulog paling tidak sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Namun kenyataan dilapangan, Bulog dalam tiga tahun terakhir ini hanya mampu menyerap tidak lebih dari 3 juta ton setiap tahunnya," sebut PISPI.


Kisruh beras saat ini mengungkap bahwa telah terjadi perbedaan dan mis koordinasi dalam pemerintahan saat ini. Satu sisi Mentan mengklaim bahwa Indonesia pada tahun 2017 surplus beras sehingga tidak perlu Impor.

Di sisi lain Mendag menyatakan bahwa stok beras menipis yang menyebabkan harga naik sehingga harus impor. Menunjuk kondisi tersebut PISPI mendorong agar Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi Menteri-menteri terkait yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. Untuk itu Presiden perlu menginvestigasi, selain melalui satgas pangan, terhadap data pangan yang tidak valid dan dugaan mafia pangan dalam keputusan impor beras. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed