Maka dari itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengurangi jumlah sekolah pilot di Indonesia. Bahkan akan ada sekolah pilot yang ditutup.
Menurut Budi, saat ini telah terjadi oversupply jumlah lulusan pilot yang lebih banyak dari kebutuhan.
Dirinya menjelaskan, dari 18 sekolah yang saat ini masih tersedia, masing- masing memiliki 50 lulusan. Dalam waktu satu tahun sudah ada 900 lulusan jumlah tersebut tidak mungkin terserap karena perkembangan jumlah lapangan kerja untuk profesi pilot belum sebanding dengan jumlah lulusan.
"Engga bisa nyerap lagi nanti, dan bayarnya kan mahal kasihan orang tuanya. Makanya kita sekolahkan setelah dia tambah kualitas kita minta airlines untuk merekrut sebagian, dan sebagian jadi cadangan. Jadi satu tahun percobaan, setelah dievaluasi mana yang cocok ya diterima. Kita membuat suatu upaya bersama. Masing- masing sekolah yang lulusannya tidak bekerja bertanggung jawab untuk menambah pendidikannya," kata dia.
Sebagai informasi, ada sekitar 1.000 pilot Indonesia yang nganggur. Banyak di antaranya karena para pilot muda ini masih kurang jam terbang.
Padahal kebutuhan tenaga penerbang pesawat di wilayah Timur bisa dimanfaatkan pilot muda Indonesia yang saat ini malah didominasi pilot asing, para pilot muda sebenarnya bisa memambah jumlah jam terbang melalui jalur jalur di kawasan timur.
Dengan kata lain, penerbangan di area Timur Indonesia, misalnya Papua bisa menjadi peluang bagi pilot muda memulai karir.
Ada alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Medan di wilayah Timur memang lebih sulit, tidak seperti pada umumnya medan di area lain. Namun, pilot asing menyanggupi itu.
Menhub Dikritisi Komisi V Soal Revitalisasi Infrastruktur
Rapat kerja terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I-2017 dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017 yang dilakukan Budi Karya dan DPR RI Komisi V banyak membahas mengenai revitalisasi infrastruktur dan progres pembangunan proyek.
Komisi V siang tadi banyak bertanya mengenai progres bandara, jalan, infrastrutur transportasi umum sampai pengubahan nama bandara.
"Saya pikir pembahasannya cukup konstruktif, artinya kami menyampaikan prestasi-prestasi. Tentang capaian tentunya kami sampaikan secara kualitatif dan kuantitatif kita capai rangking bandara naik save itu 180 jd 55, kapal besar jadi masuk kesini. Jadi banyak hal positif," kata Budi Karya.
Usai rapat, Budi Karya mengaku mendapat catatan serta masukan penting mengenai revitalisasi infrastruktur. Budi Karya akan mulai mengunjungi lagi beberapa proyek yang dipertanyakan kapan prkembangannya oleh para anggota dewan.
"Saya secara pribadi, dan saya berterimakasih secara pribadi, perbaikan semangat untuk memperbaiki semuanya kan. Segala sesuatu ini kan kalau diberi masukan malah bagus. Nah ini konsepnya itu yang akan kita ciptakan, banyak bandara yang harus diperbaiki kita lakukan, ada pelabuhan yang harus diperbaiki kita lakukan jadi saya mengapresiasi apa yang dilakukan ini dan kita akan tidak lanjuti dengan melakukan kunjungan- kunjungan," kata dia.
Untuk langkah awal dalam proses perbaikan kinerja, Menhub dalam waktu dekat akan mengunjungi kawasan timur Indonesia bersama DPR RI Komisi V yaitu Sulawesi Selatan.
"Dan saya akan awali dengan kunjungan ke Sulawesi Selatan, kita akan lihat terminal bandara pelabuhan mana yang akan diselesaikan," kata dia.
Sementara itu ada pula salah satu anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi yang memberikan masukan pada Menhub untuk mengubah nama Bandara Internasional Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menjadi Bandara Abdul Halim.
Dirinya menjelaskan, Adul Halim sendiri merupakan pahlawan nasional sekaligus tokoh pendidikan modern Indonesia.
"Alasan masyarakat mengusulkan nama ini karena beliau adalah pahlawan asli Majalengka, ulama, anggota BPUPKI, dan pendiri salah satu pesantren tertua di Indonesia," kata dia.
Sebagai informasi jajaran Kemenhub siang tadi rapat dengan 19 anggota komisi V DPR RI. Dari 50 anggota Komisi V DPR RI hanya 24 orang yang tercatat mengikuti rapat kerja namun, nyatanya dari total 24 absen yang ditanda tangani, di dalam ruangan hanya terdapat 19 orang anggota komisi yang ikut dalam rapat.
Dari jajaran Kemenhub yang hadir, Direktur Perkereta Apian Zulfikri, Sekertaris Jendral Sugianto, Direrktur Jendral Perhubungan Darat Budi Setiadi Direktur Jendral Udara Agus Santoso, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo.
(ang/ang)
