Pemasaran Pupuk Secara Sentralistik Abaikan Layanan Publik

Jakarta - Restrukturisasi oleh kementerian BUMN dengan membentuk pemasaran holding pupuk secara sentralistik mengabaikan tugas layanan publik. Akibatnya, harga pupuk melonjak dan terjadi kelangkaan dan dampaknya merugikan petani. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Ade Komaruddin dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2005).Ade menjelaskan, alasan kementerian BUMN membentuk holding adalah dengan alasan untuk memaksimalkan sinergi seluruh pabrik pupuk, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi kontrak harga gas dan sistem yang ada terdapat opportunity loss. Pada tahun lalu, opportunity loss mencapai Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,6 triliun tahun ini. "Saya tidak mengerti dari mana hitung-hitungan sebesar itu, karena setahu saya yang merugi hanya PT PIM (Pupuk Iskandar Muda). Namun PSO (public services obligation sebaiknya jangan dinafikan mengingat ini nasib petani," kata Ade.Pada dasarnya, Komisi VI DPR menurut Ade, setuju dengan restrukturisasi pupuk. Namun menolak skema holding/I> yang merupakan kajian dari Booz-allen Hamillton. Dalam skema itu tugas holding adalah sebagai marketing dan distributor seluruh pabrik pupuk. "Untuk seluas Indonesia terlalu riskan diterapkan setralistik. Rencana ini pasti ditolak daerah penghasil pupuk," katanya. Menurut Ade, mestinya dicari permasalahan kenapa ada potensial loss bukan sistemnya yang diubah. Dengan pemasaran setralistik akan menyulitkan produsen karena mereka harus mengambil untung dan membayar pajak. Dengan sentralistik, menurut Ade, akan ada pajak berganda. Ade meminta holding/I> ini dibatalkan karena dirinya mendengar sudah ada pendekatan secara personal ke pabrik pupuk. "Jangan-jangan ujung-ujungnya privatisasi karena aset holding besar," kata Ade. (qom/)