.webp)
Dirjen Perikanan Tangkap Syarif Widjaya mengatakan, Laut Natuna Utara menjadi yang paling sering susupi pelaku illegal fishing lantaran berbatasan langsung dengan laut China Selatan.
"Masih ada, pasti masih ada (kapal pencuri ikan), namanya orang cari makan kan, pasti mereka selalu berusaha barangkali kita lengah," kata Syarif di Natuna, Selasa (30/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, kata Syarif, semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerapkan sanksi penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan.
"Saya rasa langkah ibu menteri dengan menenggelamkan, dengan satgas 115 yang menggabungkan semua koordinasi ini menjadi efektif," ujar dia.
Penenggelaman kapal memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku pencuri ikan, oleh karena itu jumlahnya semakin sedikit meskipun masih ada.
"Perbatasan Indonesia ini besar, kalau kita mau memagari dengan kapal nasional itu tidak mudah, jadi memang penenggelaman jadi efek jera," ungkap dia.
Dikatakannya, kapal-kapal maling ikan yang berasal dari negara tetangga nekat maling ikan di Indonesia karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
"Vietnam, Thailand dan yang lainnya itu kapalnya sudah berlebihan, sumber daya di sana sudah mulai habis, nelayannya banyak dia, mau lari ke mana kalau tidak ke tetangganya, jadi itu filosofinya," kata Syarief.
Menurut Syarief, kelautan dan perikanan itu suatu sumber daya yang berkelanjutan. Jika ingin sektor perikanan maju, maka harus didata terkait dengan stok ikan yang dimiliki dan mengembangkannya untuk masa yang akan datang.
"Jadi kita hadapi suatu ancaman dari negara tetangga yang ingin mengambil ikan, dan kita yang harus aktif," ujar dia.
Selain menenggelamkan ikan maling kapal, Syarif mengungkapkan, laut Indonesia juga harus dipenuhi oleh kapal-kapal nelayan pribumi.
"Nelayan juga berperan sebagai mata dan telinga kita terhadap kapal asing, kapal asing juga menjadi khawatir begitu masuk penuh kapal Indonesia," tutup dia.
(zlf/zlf)
