DPR Minta Pemerintah Berkomitmen Awasi Barang Impor

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta instansi perizinan barang ekspor-impor untuk berkomitmen dalam melakukan pemeriksaan. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh instansi terkait.

"Pimpinan DPR meminta instansi-instansi penerbit perizinan barang ekspor-impor untuk berkomitmen dan profesional dalam melakukan pemeriksaan barang impor guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak instansi penerbit," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Baca juga: Pemerintah Permudah Aturan Tata Niaga Ekspor Impor

Imbauannya tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan 2.973 barang impor yang masuk dalam kategori dilarang atau dibatasi. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada awal bulan Februari mendatang.

"(Imbauan tersebut) mengenai kebijakan Pemerintah untuk segera mengeluarkan 2.973 jenis barang impor dari kategori dilarang dan atau dibatasi yang mulai berlaku per 1 Februari 2018," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Tata Niaga Ekspor Impor

Sebelumnya pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi terkait tata niaga ekspor-impor. Kebijakan ini masih terus dimatangkan.

"Pak Darmin dan Pak Presiden (Jokowi) sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi paket XVI. Itu kan utang kita sejak lama," kata Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi di Jakarta, Senin (29/1). (yas/ara)