Follow detikFinance
Sabtu, 03 Feb 2018 12:54 WIB

Jurus Sri Mulyani Bawa RI Keluar dari Middle Income Trap

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance
Depok - Indonesia telah masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah sejak 1985. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan untuk terbebas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah) Indonesia hanya memiliki waktu hingga 2027.

Sri Mulyani menyampaikan, untuk menghindari middle income trap Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif dengan faktor kunci adalah produktivitas sumber daya manusia, infrastruktur yang andal, jaring pengaman sosial yang kuat untuk melindungi mereka yang rentan dan miskin, serta institusi publik yang efisien dan bersih serta sektor swasta yang tumbuh sehat dan kompetitif.

Dia menjelaskan, untuk mencapai pendapatan per kapita di atas US$ 12.476. Pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia harus mencapai rata-rata 5,42% per tahun.


"Bila pertumbuhan per kapita rata-rata Indonesia hanya 3,5% per tahun, maka Indonesia diperkirakan akan keluar dari perangkap pendapatan menengah pada tahun 2035. Ini artinya visi 100 tabun Indonesia merdeka sulit diraih," ujar Sri Mulyani di Balairung UI, Depok, Sabtu (3/2/2018).

Sri Mulyani menjelaskan ada empat faktor yang bisa membantu Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah. Pertama, adalah bonus demografi. Terdapat koridor waktu sekitar 30 tahun ketika rasio ketergantungan mencapai tingkat minimum. Pada 2013 sampai dengan tahun 2020, populasi angkatan kerja diperkirakan akan bertambah sebesar 14,8 juta orang.


Jumlahnya akan mencapai 189 juta orang pada tahun 2020. Dia menjelaskan, adalah aset utama sebuah bangsa. Menurut dia jumlah angkatan kerja yang berpendidikan dan mahir teknologi informasi merupakan aset potensial untuk memacu peningkatan produktivitas.

Kedua, urbanisasi. Pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia termasuk yang tercepat didunia yaitu 4% per tahun. Diperkirakan sebanyak 68% atau 60% penduduk Indonesia akan menghuni wilayah perkotaan.


Ketiga, adalah harga komoditas global yang melemah yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memacu diversifikasi ekonomi. Harga komoditas yang tinggi pada beberapa dasawarsa lalu mengakibatkan nilai ekspor komoditas mencapai 65% dari total ekspor sehingga nilai ekspor komoditi berada di atas nilai ekspor industri pengolahan.

"Dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam mengatasi kendala investasi di sektor industri pengolahan, anjloknya harga komoditi merupakan suatu berkah tersembunyi," imbuh dia.

Keempat, adalah perubahan ekonomi China mendorong kenaikan upah buruh di China yang menciptakan leluang berkembangnya investasi pada sektor ekspor padat karya. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja serta kebijakan meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan sekolah kejuruan maupun lulusan universitas. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed