Follow detikFinance
Kamis, 08 Feb 2018 09:52 WIB

Luhut Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Kereta Cepat JKT-BDG

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pagi ini mengundang beberapa kementerian untuk membahas percepatan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Berdasarkan agenda yang diterima detikFinance, Jakarta, Kamis (8/2/2018). Rapat koordinasi tersebut diagendakan pada pukul 09.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB. Rapat dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 Kemenko Kemaritiman.

Agenda dimulai dengan mendengarkan paparan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryaman mengenai proses perjanjian, pembebasan lahan, pendanaan, dan penggunaan frekuensi udara.

Berdasarkan daftar undangan, rapat koordinasi percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu ditujukan oleh Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Lalu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN, Staf Ahli Menteri BUMN, Direktur Utama PT Jasa Marga, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Direktur Utama PT Wijaya Karya, DIrektur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VIII, dan Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Rapat koordinasi di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bentuk tindaklanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin adanya evaluasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hasil evaluasi harus dilaporkan kepada Jokowi akhir Februari tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang jarak pembangunan kereta api cepat sampai ke Jogjakarta dan Solo dari yang semula hanya Jakarta-Bandung.

Peluang tersebut, kata Luhut, dikarenakan mendapat tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Nantinya, koordinasi proyek tersebut akan berada di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, dan dirinya akan memimpin rapat yang diadakan beberapa kali dalam satu minggu seperti halnya pada proyek LRT Jabodebek.

"Iya, akan saya pimpin itu. Jadi apakah nanti 140 km, apakah ke Kertajati, ataukah mungkin kita pilihan sampai ke Jogja dan Solo, nanti kita hitung lagi," kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Luhut mengatakan, peluang tersebut masuk pada kajian yang tengah dilakukan bersama dengan PT SMI (Persero). Evaluasi tersebut akan rampung pada akhir bulan ini dan langsung dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Dia menyebutkan, evaluasi yang dilakukan bersama BUMN di bawah Kementerian Keuangan ini tidak menentukan akan dilanjutkan atau tidak. Presiden Jokowi akan menerima upaya penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan dua tahun belakangan ini.

Menurut Luhut, kendala yang ada dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus ditangani secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan bersama SMI juga membuka opsi untuk memperpanjang jarak. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed