Kamis, 15 Feb 2018 17:47 WIB
KCI Usul Tak Semua Orang Dapat Subsidi Tiket KRL
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengusulkan perubahan alokasi subsidi pada tarif Kereta Rel Listrik (KRL). Nantinya, subsidi harga tiket tak lagi buat semua orang. Hal itu dilakukan agar dana subsidi tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
Direktur Teknik dan Sarana PT KCI, Fredi Firmansyah mengatakan bahwa pihaknya ingin pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi tepat sasaran. Dengan itu pihaknya berencana merombak tarif subsidi.
"Kami mengusulkan, supaya PSO itu tepat sasaran. PSO itu diberikan langsung ke orang bukan ke KCI itu nanti tepat sasaran, siapa yang tepat sasaran," katanya usai Seminar Masyarakat Transportasi Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Hal itu dilakukan melalui bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Fredi menjelaskan selama ini, tarif yang diberlakukan merupakan subsidi dari pemerintah. Kondisi itu lah yang dinilai Fredi tidak tepat sasaran karena semua orang menikmati subsidi.
Oleh karenanya ia berencana membuat tarif kereta menjadi normal dengan biaya sebesar Rp 13 ribu maksimum per satu kali jalan.
"Intinya begini, yang penumpang bayar selama ini itu 45% (dari tarif). Yang 55% ditanggung oleh pemerintah. Nanti jadi 100% (tarif normal tanpa subsidi) jadi Rp 13 ribu sekali jalan yang terjauh," jelasnya.
Sedangkan, untuk penerima subsidi mereka akan mendapatkan kartu khusus. Nantinya, kartu tersebut telah diatur untuk pemotongan saldo dengan sistem subsidi.
Untuk penerima datanya akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Yang punya dataya bukan kami, yang punya datanya kementerian sosial, nanti bekerjasama dengan BPTJ, bisa bekerjasama dengan yang lain," tutupnya (zlf/zlf)
Direktur Teknik dan Sarana PT KCI, Fredi Firmansyah mengatakan bahwa pihaknya ingin pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi tepat sasaran. Dengan itu pihaknya berencana merombak tarif subsidi.
"Kami mengusulkan, supaya PSO itu tepat sasaran. PSO itu diberikan langsung ke orang bukan ke KCI itu nanti tepat sasaran, siapa yang tepat sasaran," katanya usai Seminar Masyarakat Transportasi Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Hal itu dilakukan melalui bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Fredi menjelaskan selama ini, tarif yang diberlakukan merupakan subsidi dari pemerintah. Kondisi itu lah yang dinilai Fredi tidak tepat sasaran karena semua orang menikmati subsidi.
Oleh karenanya ia berencana membuat tarif kereta menjadi normal dengan biaya sebesar Rp 13 ribu maksimum per satu kali jalan.
"Intinya begini, yang penumpang bayar selama ini itu 45% (dari tarif). Yang 55% ditanggung oleh pemerintah. Nanti jadi 100% (tarif normal tanpa subsidi) jadi Rp 13 ribu sekali jalan yang terjauh," jelasnya.
Sedangkan, untuk penerima subsidi mereka akan mendapatkan kartu khusus. Nantinya, kartu tersebut telah diatur untuk pemotongan saldo dengan sistem subsidi.
Untuk penerima datanya akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Yang punya dataya bukan kami, yang punya datanya kementerian sosial, nanti bekerjasama dengan BPTJ, bisa bekerjasama dengan yang lain," tutupnya (zlf/zlf)
