Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang bagus. Pasalnya kebijakan itu dinilai dapat meningkatkan tata kelola penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya rasa ini inisiatif yang bagus dalam meningkatkan tata kelola penggunaan APBN terutama untuk belanja barang yang sifatnya rutin," katanya usai acara acara acara Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan di Jakarta, Kamis (22/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memberi contoh pada toko-toko kecil yang tidak memiliki alat pembayaran kartu kredit. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus berpindah ke toko yang dinilai lebih moderen.
"Tapi ada yang perlu diperhatikan jangan sampai penggunaan kartu kredit ini hanya dinikmati karena transaksinya masih kecil dinikmati golongan usaha yang besar. Itu memang tantangannya menurut saya harus diikuti inklusi keuangan bagi penyedia jasanya," tuturnya.
"Misalnya selama ini katakan lah belanja untuk makan siang, lauk-pauk kemudian di warung-warung mana pun sekarang kan nggak mau kartu jadi harus datang ke penjual yang lebih moderen yang menyediakan mesin EDC-nya," jelasnya.
Ia pun berharap agar ada keadilan untuk mengatasi persoalan tersebut, misalnya dengan memberi bantuan mesin pembayaran ke toko-toko kecil.
"Ini harus ada keseimbangan pemerintah harus menggerakkan pelanggan yang selama ini menjadi penyedia jasa memang mereka belum punya mesin gesek kredit ya harus difasilitasi dong," tutupnya. (dna/dna)











































