Ingin Kembangkan Ekonomi Digital, Ini yang Harus Dilakukan RI

Jakarta - Untuk mengembangkan ekonomi digital, Indonesia harus bergerak cepat. Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pergerakan tersebut merupakan ungkapan untuk kebijakan yang harus direformasi untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital yang saat ini sudah berkembang pesat.

"Harus ada reformasi birokrasi. Formulasi kebijakan yang cepat dan tepat. Dan bisa menciptakan keyakinan dan kepercayaan pribadi. Dengan adanya reformasi pemerintah, nantinya akan memperkuat tata kelola, dan mendorong fleksibilitas," katanya, dalam paparan diskusi mengenai High Level Conference Annual Meetings 2018 di Hotel Fairmont Jakarta Selasa (27/2/2018).

Baca juga: Sri Mulyani Paparkan Hambatan Ekonomi Digital di RI

Sri Mulyani mengatakan, jika sistem birokrasinya tidak bisa secepat apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah, hal tersebut akan membuat perkembangan ekonomi digital tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Terkadang presiden ambisius, menteri bekerja keras, tapi birokrasinya? Belum tentu bekerja sama cepatnya," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani banyak membahas mengenai potensi perkembangan ekonomi digital. Bersama Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde yang juga bersama membahas mengenai kondisi ekonomi global dan perkembangannya di depan puluhan delegasi yang hadir dalam rangkaian acara menuju penyelenggaraan IMF Annual Meeting yang akan dilakukan Oktober nanti di Nusa Dua Bali.

"Kita harus mengakui bahwa untuk membuat kebijakan, kita tidak bisa secara paksa memahami apa yang sedang terjadi. Jadi pembahasan tentang birokrasi dan menjadikannya lincah mungkin menjadi tantangan nyata. Saya mengatakan bahwa, kebijakan menavigasi, mengelola perubahan adalah salah satu cara, dan saya pikir dengan banyak menawarkan kerja sama dengan swasta atau PPP (public private partnership) merupakan cara termudah," jelasnya. (dna/dna)