Rabu, 14 Mar 2018 21:30 WIB
Pemerintah Godok Formula Tingkatkan Kemudahan Bisnis RI
Foto: rengga sancaya
Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hari ini, Rabu (14/3/2018) menggelar rapat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha. Turut hadir dalam rapat itu Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara.
Rudiantara mengatakan dalam rapat tersebut membahas cara mendongkrak peringkat EoDB Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Dunia Indonesia berada di peringkat 72 dalam kemudahan bisnis, naik 19 peringkat dari sebelumnya di posisi 91.
"Tadi dibahas 10 faktor apa yang akan kita lakukan agar angkanya menurun lagi, angka menurun berarti lebih bagus lagi. Karena melibatkan banyak ini bukan hanya pemerintah pusat tapi juga daerah," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Dari 10 faktor terasebut ia membocorkan tiga di antaranya, yakni memulai bisnis, registering property, dan trading cost border. Dengan begitu pihaknya berharap dapat menurunkan ranking EODB tersebut.
"Yang kita fokuskan adalah 1) starting bussines atau memulai bisnis, 2) registering property yang ada kaitannya dengan properti. Itu banyak kaitannya dengan kementerian ATR, 3) trading cross border. Ekspor impor karena ada kaitannya dengan dwelling time di pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi semua berkisar di 10 variablenya ada 10 variabel yang kita fokuskan agar penurunannya lebih tajam," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan akan dilakukan penyederhanaan perizinan perdagangan khususnya di bagian post border. Pihaknya akan mengevaluasi aturan post border tersebut.
"Penyederhanaan perizinan. Evaluasi akan ditindaklanjuti segera. Bagaimana implementasi setelah satu Februari. Pelaksanaan self declaration apa itu yang harus dilaporkan progresnya. Dan apa kita sampaikan kendala beberapa di lapangan, targetnya secepatnya, EODB harus di bawah 50, 47 kalau nggak salah kita targetkan," tutur Oke.
(hns/hns)
Rudiantara mengatakan dalam rapat tersebut membahas cara mendongkrak peringkat EoDB Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Dunia Indonesia berada di peringkat 72 dalam kemudahan bisnis, naik 19 peringkat dari sebelumnya di posisi 91.
"Tadi dibahas 10 faktor apa yang akan kita lakukan agar angkanya menurun lagi, angka menurun berarti lebih bagus lagi. Karena melibatkan banyak ini bukan hanya pemerintah pusat tapi juga daerah," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Dari 10 faktor terasebut ia membocorkan tiga di antaranya, yakni memulai bisnis, registering property, dan trading cost border. Dengan begitu pihaknya berharap dapat menurunkan ranking EODB tersebut.
"Yang kita fokuskan adalah 1) starting bussines atau memulai bisnis, 2) registering property yang ada kaitannya dengan properti. Itu banyak kaitannya dengan kementerian ATR, 3) trading cross border. Ekspor impor karena ada kaitannya dengan dwelling time di pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi semua berkisar di 10 variablenya ada 10 variabel yang kita fokuskan agar penurunannya lebih tajam," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan akan dilakukan penyederhanaan perizinan perdagangan khususnya di bagian post border. Pihaknya akan mengevaluasi aturan post border tersebut.
"Penyederhanaan perizinan. Evaluasi akan ditindaklanjuti segera. Bagaimana implementasi setelah satu Februari. Pelaksanaan self declaration apa itu yang harus dilaporkan progresnya. Dan apa kita sampaikan kendala beberapa di lapangan, targetnya secepatnya, EODB harus di bawah 50, 47 kalau nggak salah kita targetkan," tutur Oke.
