Direktur Utama PT Waskita Toll Road, Herwidiakto mengatakan, dengan turunnya tarif tol, maka waktu Break Even Point (BEP) alias balik modal menjadi lebih lama. Hal ini akan membuat kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya berkurang dan berpengaruh pada kemampuan perusahaan membayar sejumlah kredit atau pinjaman yang telah dilakukan saat membangun tol.
"Karena sudah jelas, dengan turunnya tarif awal akan memperpanjang buyback periode-nya. Itu sudah pasti. Makanya timbul cost deficiency. Sehingga negative cashflow-nya BUJT bertambah panjang. Itu yang harus dicover," katanya saat ditemui usai rapat di kantor BPJT, Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Namun demikian, dampak tersebut bisa diatasi jika pemerintah memberikan bantuan lewat fasilitas cash deficiency support ( CDS). CDS tersebut dapat berupa keringanan bunga kredit hingga insentif fiskal.
"Kalau selisih ini di-cover oleh pemerintah, apapun skemanya, semisal penurunan bunga, menuju SMI sebagai perpanjangan tangan pemerintah, itu clear. Jadi di satu sisi kemampuan pemerintah kita amini, di sisi lain dampak negatif ke BUJT sebagai investor tidak dirugikan," jelasnya.
"Atau misalnya, ada fasilitas pajak yang meringankan semisal tax holiday di atas 15 tahun," tambahnya.
Menurut Herwidiakto, jika jaminan akan bantuan tersebut tak disediakan oleh pemerintah, maka bisnis jalan tol tak akan lagi diminati di Indonesia. Pasalnya, investor akan lebih memilih berinvestasi di bidang lain yang bisa menghasilkan untung lebih cepat.
"Kalau tidak ada kebijakan pemerintah membantu itu, pasti tidak akan seksi (bisnis tol). Sekarang saja sudah pas-pasan, tidak seksi. Tapi kalau pemerintah memberikan skema-skema yang membantu meringankan, saya kira ekspansi itu tetap bisa," pungkasnya. (eds/dna)
