Kamis, 29 Mar 2018 16:05 WIB
Cak Imin: Ketimpangan Ekonomi Bisa Jadi Bom Waktu Konflik Sosial
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapat mandat dari kiai dan ajengan se- Bandung Raya untuk maju menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang
Jakarta - Kesenjangan ekonomi masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam banyak studi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia, bahkan yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.
Hal ini diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR yang baru terpilih. Menurut Cak Imin, panggilan akrabnya, data tersebut dikutip dari lembaga Political Economy and Policy Studies.
"Kalau kita pakai standar garis kemiskinan nasional yang dibuat BPS yaitu orang yang penghasilannya kurang dari Rp 400.995/bulan, maka per September 2017, ada 26,58 juta penduduk miskin Indonesia atau 10,12% dari populasi," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/3/2018).
Menurut dia, golongan masyarakat ini hanya menikmati sekitar 3% dari total pendapatan upah dan gaji nasional. Kalau dibandingkan dengan pendapatan nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka 10,12% warga termiskin ini hanya mempunyai pendapatan sebesar 0,95 % saja dari PDB.
"Itu kalau pakai standar kemiskinan BPS, yang sebetulnya sangat-sangat rendah. Kalau kita pakai standar Bank Dunia US$ 2/hari (Rp. 810.000/bulan), maka jumlah warga miskin meroket mencapai 65 juta orang. Ini bom waktu bagi konflik sosial," sambungnya.
Kuncinya, menurut Cak Imin, adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Pembangunan industri antara hulu dan hilirnya harus menyatu dan saling sokong, tidak terputus. Terkoneksi antara industri energi, industri pertanian, pengolahan, pemasaran, perbankan, bahkan dengan sekolah-sekolah formal dan vokasi.
"Sambil pemerintah terus memastikan bidang pendidikan dan kesehatan yang full melayani warga miskin," pungkas Cak Imin. (ega/hns)
Hal ini diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR yang baru terpilih. Menurut Cak Imin, panggilan akrabnya, data tersebut dikutip dari lembaga Political Economy and Policy Studies.
"Kalau kita pakai standar garis kemiskinan nasional yang dibuat BPS yaitu orang yang penghasilannya kurang dari Rp 400.995/bulan, maka per September 2017, ada 26,58 juta penduduk miskin Indonesia atau 10,12% dari populasi," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/3/2018).
Baca juga: Rencana Pemerintah Atasi Ketimpangan di RI |
Menurut dia, golongan masyarakat ini hanya menikmati sekitar 3% dari total pendapatan upah dan gaji nasional. Kalau dibandingkan dengan pendapatan nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka 10,12% warga termiskin ini hanya mempunyai pendapatan sebesar 0,95 % saja dari PDB.
"Itu kalau pakai standar kemiskinan BPS, yang sebetulnya sangat-sangat rendah. Kalau kita pakai standar Bank Dunia US$ 2/hari (Rp. 810.000/bulan), maka jumlah warga miskin meroket mencapai 65 juta orang. Ini bom waktu bagi konflik sosial," sambungnya.
Kuncinya, menurut Cak Imin, adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Pembangunan industri antara hulu dan hilirnya harus menyatu dan saling sokong, tidak terputus. Terkoneksi antara industri energi, industri pertanian, pengolahan, pemasaran, perbankan, bahkan dengan sekolah-sekolah formal dan vokasi.
"Sambil pemerintah terus memastikan bidang pendidikan dan kesehatan yang full melayani warga miskin," pungkas Cak Imin. (ega/hns)
