"Di Sebuai itu investor sudah masuk mau bangun kawasan industri baja ringan dan berat. Minta 6.000 hektare, tapi izin dari pusat soal kawasan tidak kunjung terbit. Karena kelamaan, mereka hengkang dan sekarang sudah mulai membangun di Afrika. Kita hilang potensi investasi senilai Rp 7 triliun. Ini merugikan Kalteng," ujar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/4/2018).
Lambatnya perizinan itu, kata Sugianto, tak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan birokrasi perizinan yang tak panjang. Itu karena dinilai tidak efektif dan efisien sehingga bisa menghambat laju pertumbuhan investasi. Ia sendiri mengaku setuju dengan keinginan Jokowi.
Hanya saja menurut Sugianto, kondisi di lapangan menunjukkan arah sebaliknya. Ia mencontohkan lagi rencana investasi untuk hilirisasi bauksit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Karena masalah perizinan yang tersendat, investasi yang memerlukan lahan seluas 2.000 ha itu terpaksa gagal. Jika terus demikian, kata dia, investor bakal hengkang ke negara lain.
"Presiden mintanya cepat. Tapi menterinya lemot ya investasi keburu lari. Ini terjadi juga di Kalteng,"ungkapnya.
Ia sendiri mengaku hasil pembangunan di daerahnya untuk penguatan infrastruktur, serta peningkatan sarana kesehatan dan kepariwisataan. Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Kalteng dan pengembangan dua taman nasional yakni Tanjung Puting dan Sebangau. (ega/hns)
