-
Kebijakan ganjil-genap untuk mengurai kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek dianggap berhasil. Oleh karena itu, kebijakan serupa akan diterapkan di Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Tangerang.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjelaskan untuk tol Jagorawi akan menggunakan dua kebijakan yaitu penggunaan lajur khusus bus dan ganjil genap di gerbang Tol Cibubur 2.
Sementara, kebijakan yang diterapkan di Tol Jakarta-Tangerang akan sama seperti di Jakarta-Cikampek. Tiga kebijakan diterapkan sekaligus yakni pengaturan operasi angkutan barang, lajur khusus bus, dan ganjil-genap.
Ganjil genap akan diterapkan pada gerbang Tol Kunciran 2 dan Tangerang 2. Seperti apa kebijakan tersebut? Berikut berita selengkapnya.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, ganjil genap di Tol Jagorawi dan Jakarta-Tangerang akan berlaku Mei 2018. Sebelum resmi diberlakukan, BPTJ akan melakukan uji coba Senin (16/4/2018).
"Pada Senin tanggal 16 April akan uji coba dulu sampai akhir bulan. Kemudian awal Mei kami harapkan Permenhub sudah turun, dan kami implementasikan awal Mei," kata kepala BPTJ Bambang Prihartono dalam konferensi pers di kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018).
Bambang menjelaskan kebijakan ganjil genap di tol akan dilakukan pada pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Adapun untuk Tol Jagorawi ganjil genap dilakukan pada Gerbang Tol Cibubur 2. Sementara, pada Tol Jakarta-Tangerang akan dilakukan gerbang Tol Kunciran 2 dan Tangerang 2.
Ada dua latar belakang utama dari pemberlakuan ganjil genap pada ruas tol tersebut. Yang pertama ialah melihat keberhasilan dari penerapan paket kebijakan ganjil genap di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek untuk mengurai kemacetan.
"Evaluasi tol Jakarta-Cikampek dari Bekasi ke Cawang, bahwa visible rasio dari jam 6-9 pagi ada penurunan. Bahkan mulai jam 7 pagi visible rasio sudah capai 0,5, sehingga jarak tempuh juga semakin cepat. Kemudian point to point bisa dicapai berdasarkan KPI (Key Performance Indicator) yang diatur BPTJ yaitu tidak boleh lebih dari 1,5 jam," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, dalam konferensi pers di kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018). .
Bambang mengatakan, dengan diterapkannya ganjil genap di ruas jalan tol tersebut, membuat para pengguna jalan lebih memilih untuk mengatur perjalanannya menjadi lebih pagi. Dengan demikian, kondisi di jalan arteri atau jalan alternatif tak dikorbankan.
"Oleh karena itu, jalan arteri atau alternatif bisa dikendalikan dengan baik. Keberhasilan itulah salah satu yang melatarbelakangi kita terapkan di Tol Jagorawi dan Jakarta-Tangerang," katanya.
Selain itu, tambah Bambang, Asian Games juga menjadi latar belakang pemerintah menerapkan paket kebijakan di dua ruas tol ini. Untuk mendukung berlangsungnya gelaran Asian Games tersebut, kata Bambang, diperlukan pengaturan lalu-lintas di sekitar Jabotabek agar lebih terkendali.
"Oleh panitia Asian Games, yang jadi masalah utama bukan prasarana pertandingannya, prasarana dianggap bisa memenuhi target. Tapi tantangan terbesar adalah masalah transportasi, di mana panitia mengharapkan poin to poin lebih dari tiga jam. Maka kita perlu melakukan rekayasa dalam rangka menunjang Asian Games," jelasnya.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menjelaskan, untuk Tol Jagorawi akan dilakukan dua paket kebijakan, yakni penerapan ganjil genap dan lajur khusus bus.
"Di situ ada dua paket kebijakan, karena karakteristik lalu lintasnya besar, tapi truk sangat minim di sana. Jadi pertama kita implementasikan lajur khusus bus mulai dari Bogor sampai Pasar Rebo. Kemudian ganjil genap di Cibubur 2," terang Bambang dalam konferensi pers di kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018).
Sementara untuk jalan Tol Jakarta-Tangerang akan diterapkan tiga paket kebijakan sama seperti di Jakarta-Cikampek, yakni ganjil genap, lajur khusus bus, dan pembatasan khusus untuk truk.
"Karakteristik Jakarta-Tangerang hampir sama dengan Jakarta-Cikampek. Oleh karenanya di sana akan diterapkan tiga kebijakan sekaligus. Pengaturan truk yang kita atur masalah Golongan III,IV, dan V. Kenapa golongan itu, karena dari data itu kecepatannya sangat rendah. Gol 2 masih aman," tuturnya.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan ganjil genap ini memang bisa mengurai kemacetan di jalan tol. Namun, menurutnya kebijakan ini tak bisa diterapkan selamanya.
"Saya ingin garis bawahi, ganjil genap itu instrumen sementara. Kita harap dan kita dorong BPTJ dan Kakorlantas harus bisa membuat instrumen yang lebih permanen untuk mengatasi kemacetan ke Jakarta," kata Tulus dalam konferensi pers di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta Timur, Jumat (13/4/2018).
Tulus menjelaskan saat ini kondisi lalulintas di kawasan Jabodetabek sudah terlalu padat. Oleh sebab itu dia ingin pemerintah mencari jalan keluar lain yang lebih efektif untuk digunakan secara permanen mengatasi kemacetan yang ada.
"Karena kalau secara manajemen transportasi di banyak negara, ganjil genap itu incidental dan komprehensif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta bahkan di Jabodetabek," kata dia
"Karena trip yang ada di Jabodetabek sudah 47 juta trip per hari, jadi ini harus ada treatment yang kuat," sambungnya.
Lebih lanjut Tulus mengatakan, pemerintah bisa menggunakan skema electronic road pricing (ERP) di titik-titik kemacetan tertentu. Hal ini dinilai bisa mengurangi kepadatan lalu-lintas dan diyakini efektif membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.
"Sebetulnya secara regulasi, baik di level undang-undang lalulintas, atau PP, atau Perda, itu sudah electronic road pricing atau ERP. Ini saya kira harus jadi lompatan, kalau nanti ganjil genap ini sukses maka harus benar mewujudkan ERP yang secara manajerial lebih efektif untuk atasi kemacetan di titik tertentu," katanya.
.webp)
