Garuda dan Merpati Minta Suntikan Dana Pemerintah

Jakarta - Bisnis penerbangan tak seindah bayangan. Meski tarif mahal, penumpang penuh, ternyata tak menjamin keuntungan. Buktinya, dua perusahaan penerbangan nasional, yakni PT Garuda Airlines dan PT Merpati Airlines meminta agar pemerintah memberikan bantuan dana, agar perusahaan tersebut tetap eksis.Lihat saja laporan keuangan PT Garuda. Saat ini perusahaan yang dikenal menguasai jalur-jalur gemuk ini hanya mempunyai saldo US$ 11,8 juta. Tapi lihatlah utangnya, ternyata nilainya cukup fantastis mencapai US$ 816 juta. Nah, untuk menyelamatkan perusahaan ini, manajemen PT Garuda berencana akan melakukan restrukturisasi dan minta campur tangan pemerintah dengan cara menambah modal. "Baik berupa uang ataupun pesawat, agar Garuda lebih kuat dan memiliki daya saing yang tinggi," kata Direktur Utama PT Garuda Emir Syah Satar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2005) .Dalam pertemuan tersebut, Emir juga mempersoalkan bahan bakar avtur yang membebani perusahaan sebesar 30 persen dari total cost. "Itu dengan asumsi harga avtur pada bulan Maret 49 sen dollar. Sedangkan saat ini bulan Juli harganya sudah mencapai 52 sen," imbuh dia.Namun demikian, Emir mengaku pihaknya tetap akan bertahan meski tidak ada campur tangan dari pemerintah pada tahun 2005-2006. Kemudian pada tahun 2007-2008 Garuda memulai gerakan peningkatan operasional agar mampu bersaing dengan kompetisi penerbangan internasional. Tahun 2009, Garuda sudah menjadi pilihan utama penerbangan Indonesia dan mampu bersaing dengan penerbangan internasional.Sementara itu, Direktur Utama PT Merpati Hotasi Nababan dengan gamblang meminta suntikan dana pemerintah sebesar Rp 450 miliar untuk merestrukturisasi Merpati. Uang tersebut direncanakan akan dipakai untuk membayar utang dan meningkatkan biaya operasional. "Uang itu, Rp 150 miliar untuk membayar utang dan RP 300 miliar untuk meningkatkan operasional," kata Hotasi.Saat ini, lanjut Hotasi, biaya operasi Merpati lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Kerugian periode Januari - Mei 2005 sebanyak Rp 100,7 miliar. Sementara aset hanya Rp 628 miliar. "Dengan kondisi seperti ini, perlu segera mungkin ada bantuan dari pemerintah," kata Hotasi.Mendapat berbagai keluhan tersebut, mayoritas anggota Komisi XI DPR memahami dan menyatakan bahwa Garuda dan Merpati harus tetap dipertahankan. (jon/)