Siapa Ari yang Disebut dalam Percakapan Rini dan Bos PLN?

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Senin, 30 Apr 2018 12:28 WIB
Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Nama Ari disebut dalam rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dalam rekaman tersebut, nama Ari disebut oleh Sofyan.

Nama Ari yang dibicarakan oleh Rini dan Sofyan diduga Ari Soemarno yang tidak lain adalah kakak dari Rini Soemarno. Ari pernah menduduki posisi strategis di PT Pertamina (Persero).

Dikutip detikFinance dari berbagai sumber, Senin (30/4/2018), Ari lahir di Yogyakarta 14 Desember 1948 atau 10 tahun lebih tua dari Rini yang lahir di tahun 1958.


Sebelum menjadi Direktur Utama Pertamina, Ari dipercaya menjadi Staf Khusus Direktur Hilir Pertamina. Jauh sebelum itu, ia sudah merintis kariernya di Pertamina. Ari juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petral atau Pertamina Trading Limited yang belum lama ini dibubarkan.

Ari meraih puncak kariernya sebagai Direktur Utama Pertamina di tahun 2006 hingga 2009. Ari menggantikan Widya Purnama yang menjabat dari 2004.

Sosok Ari disebut dalam percakapan antara Rini dan Sofyan memegang peranan penting mengenai proyek yang melibatkan PLN dan Pertamina. Sofyan dalam rekaman percakapan tersebut masih belum setuju terkait besaran yang diminta oleh Ari.

Namun Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.


Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam dalam keterangan tertulisnya. (ara/ang)