Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 30 Apr 2018 13:40 WIB

Sering Diganti, Bos BUMN Jadi Takut Ambil Keputusan

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Seringnya gonta-ganti direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap membuat para bos BUMN takut untuk mengambil keputusan. Itu pula yang dianggap menjadi sebab seringnya direksi BUMN menghubungi Menteri BUMN Rini Soemarno hingga berujung penyadapan.

Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan saat ini banyak direksi BUMN yang takut mengambil keputusan sehingga sering melakukan diskusi dengan pejabat di Kementerian BUMN. Hal itu juga dianggap sebagai sebab dari seringnya pergantian direksi BUMN.

"Begini problem-nya direksi sekarang karena terlalu sering diganti semua menjadi gamang. Takut melangkah, takut salah karena tidak ada indikator kinerja yang pasti. Bagi orang penikmat jabatan maka yes man terus. Tapi bagi yang tidak, seakan-akan melawan, karena dia mempertahankan prinsip pengelolaan korporasi," tuturnya kepada detikFinance, Senin (30/4/2018).

Memang selama Rini menjabat sudah banyak contoh direktur utama BUMN yang dicopot. Contoh paling hangat ada PT Pertamina (Persero) yang posisi direktur utamanya diganti berkali-kali.

Elia Massa Manik contohnya. Elia diganti disinyalir lantaran sering mengambil keputusan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait pengadaan pasokan bensin Premium.


"Jadi direksi BUMN itu dihadapi dua hal keinginan pemerintah dan ada kepentingan korporasi. Kalau pas searah tidak ada masalah tapi pas berbeda ada permasalahan," imbuhnya.

Pada saat posisi itu, direktur BUMN dihadapi dua permasalahan, mempertahankan kepentingan korporasi dan melawan keinginan pemerintah atau sebaliknya. Jika melawan keinginan pemerintah maka kemungkinan akan dicopot

"Direksi yang mempertahankan dan berbeda dengan pemerintah dianggap melawan. Tapi bagi yang mengikuti pemerintah maka bisa dicap suatu saat akan dicap merugikan negara, jadi buah simalakama. Kalau dia pilih ikut pemerintah suatu saat diaudit BPK kenapa melakukan ini dan dia bisa dipenjara," tutupnya.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com