Cuti Lebaran akan Direvisi, Pengusaha: Pemerintah Blunder

Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia menyebut pembahasan revisi cuti Lebaran 2018 yang dilakukan pemerintah karena tidak mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha. Sehingga pemerintah dinilai tak tegas dalam mengambil keputusan.

Bahlil mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah melibatkan semua pihak sebelum mengambil keputusan tentang cuti bersama Lebaran 2018. Menurut Bahlil, pemerintah terlalu menutup diri dalam mendengarkan masukan dari pihak lain.

"Begini, bahwa menteri-menteri itu sebelum buat keputusan yang katanya dengan pengusaha, harusnya ngomong dulu, mbok nanya dulu, minimal minta masukan. Agar apa? Keputusan yang sudah dikeluarkan itu betul-betul sudah tidak ada lagi yang komplain," kata Bahlil ditemui di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga: Revisi Cuti Lebaran Bikin Was-was yang Mau Mudik, Ini Kata Puan

Dia menilai pemerintah salah langkah dalam memutuskan libur Lebaran. Sebab, kata dia, pembahasan soal revisi ini tidak perlu dilakukan bila para pengusaha diajak serta dalam mengambil keputusan.

"Ini akibat terlalu menutup diri, padahal presidennya sudah baik banget, dia itu kasihan pusing melihat kinerja menteri kayak begini. Ini kan blunder, bikin gaduh, harusnya nggak perlu terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut Bahlil menyarankan, agar sebaiknya cuti Lebaran tahun ini disamakan dengan cuti Lebaran sebelumnya. Dia menilai, waktu cuti Lebaran tak perlu ditambah hingga mencapai 10 hari.

"Karena sudah terbiasa dengan pola sebelumnya. Perusahaan kan juga punya perencanaan juga, kalau memang ada yang seperti itu minimal pengusaha diundang untuk dibicarakan bareng agar bisa sosialisasi di tingkat teman-teman agar ada perencanaan. Coba bayangkan kalau libur 10 hari, nggak jalan itu itu pabrik," tuturnya.

Baca juga: Belum Ada Keputusan, Cuti Lebaran Masih 7 Hari?

Tonton video terkait lainnya di 20Detik:

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/eds)