Permudah Izin Investasi e-Commerce di DKI, Anies Gandeng BKPM

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait perizinan investasi sektor e-commerce. Kerja sama itu direalisasikan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU).

Penandatanganan MoU digelar di Balairung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/5/2018). MoU diteken Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Baca juga: BKPM Sebut Banyak e-Commerce Belum Lapor Investasi

Anies mengatakan kerja sama dengan BKPM merupakan upaya penyelarasan kebijakan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Harapan Anies, Indonesia bisa menjadi negara dengan transaksi ekonomi digital terbesar di dunia.

"Kami bersyukur bahwa inisiatif Kepala BKPM ini sejalan dengan keinginan kita untuk bisa membuat sinkronisasi lebih baik antar kebijakan pusat dan Pempov," kata Anies dalam sambutannya.

Baca juga: Siap-siap, KPPU Bakal Awasi e-Commerce

Anies memastikan dengan MoU ini perizinan pendirian perusahaan e-commerce akan mudah diberikan. Ke depan pengajuan izinnya bisa melalui Mall Pelayanan Publik milik Pemprov DKI.

"Kami siapkan desk (stan BKPM) di Mall Pelayanan agar semua bisa datang ke situ. Nah nanti pihak kami siap, di BKPM kita siapkan juga, agar dapat kemudahan," ujar Anies.

Baca juga: Bos BKPM Sebut Indonesia Kekurangan Guru Bahasa Inggris

Sementara itu, menurut Lembong, perkembangan e-commerce di Indonesia begitu cepat. Dalam 5 tahun belakangan total tansaksi per tahun mencapai Rp 25 triliun.

"Fenomenanya e-commerce begitu cepat. 5 Tahun lalu hampir Rp 0, hari ini antara Rp 25-40 triliun. Ini mencapai seperlima total FTI kita. Perlu saya sampaikan perkiraan pribadi 95% modal e-commerce masuknya di Jakarta. Tokopedia, Bukalapak, Gojek, semua di Jakarta," ucap Lembong. (zak/hns)