Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 07 Mei 2018 16:42 WIB

Sri Mulyani Dengar Ada Ruangan Kemenkeu untuk Praktik Calo Anggaran

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Grandyos Zafna Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapat informasi ada ruangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipakai untuk praktik kegiatan calo anggaran. Informasi itu disampaikan Sri Mulyani dalam acara konferensi pers menyikapai operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat Kemenkeu.

"Saya mendengar juga di Kemenkeu ada satu ruangan yang dipakai tempat untuk menerima pemerintah daerah yang dijadikan praktik calo anggaran. Saya minta Dirjen, Irjen untuk melakukan evaluasi dan penelitian terutama Kemenkeu. Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum dan akan melakukan tindakan tegas praktik-praktik menggunakan fasilitas negara yaitu gedung keuangan negara dalam praktik makelar anggaran," kata Sri Mulyani di Kemenkeu Jakarta, Senin (7/5/2018).


Sri Mulyani mengatakan, untuk mengantisipasi praktik kotor di Kemenkeu, dirinya akan mengatur orang-orang yang berkunjung ke Kemenkeu. Menurutnya, orang berkunjung mesti memiliki identitas dan keperluan yang jelas di Kemenkeu.

"Di Kemenkeu saya minta Sekjen menertibkan seluruh pintu masuk gedung. Dan dilakukan penertiban siapa datang, jam berapa, untuk bertemu siapa dengan buku tamu yang jelas dan semua perlu ditatakelolakan dengan tertib," terang Sri Mulyani.


Seperti diketahui, salah satu oknum pegawai Kemenkeu berinisial YP diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini. YP diamankan karena diduga terlibat praktik gratifikasi penyelenggara negara. Gratifikasi itu berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2018.

Sri Mulyani menjelaskan penyusunan APBN rawan praktik curang, oleh Sebab itu dia meminta jajarannya untuk mengevaluasi penyusunan APBN.

"Sebagai Menteri Keuangan, saya minta jajaran Kemenkeu untuk evaluasi dan meneliti kembali prosedur dan penyusunan APBN, seperti yang disampaikan KPK, YP ini menjadi calo anggaran spekulasi akan ada APBNP 2018. Ini berarti sudah ada suatu ritme dan modus di dalam pengurusan anggaran atau kalau ada APBNP maka muncullah lahan untuk terjadinya transaksi dan kolusi," tutupya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed