Follow detikFinance
Selasa, 08 Mei 2018 14:05 WIB

Ketemu Jokowi, Susi Lapor Kinerja Perikanan Membaik

Andhika Prasetia - detikFinance
Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Andhika-detikcom) Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Andhika-detikcom)
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti siang ini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan nelayan seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Susi melaporkan beberapa capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Susi mengatakan bahwa perizinan kapal dengan ukuran di bawah 10 GT kini tidak perlu mengurus izin untuk penangkapan ikan. Sedangkan untuk kapal 10-30 GT perizinannya dilakukan di provinsi masing-masing sehingga lebih sederhana.

"Jadi kalau ada mobil, ada Polair, Angkatan Laut ada tapi PSDKP pakai izin, kita tidak perlu lagi izin untuk kapal di bawah 10 GT. 10 GT sampai 30 GT ini memang masih ada di provinsi nanti kita akan konsolidasi dengan provinsi untuk menjadikannya lebih mudah. 30 GT ke atas kita semua sudah online dan dan kita juga membuka gerai bersama," ujar Susi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018).

Selain itu, para nelayan juga telah menerima asuransi perikanan, dengan maksimal klaim mencapai Rp 200 juta jika meninggal dunia saat bekerja. Biaya tersebut ditanggung pemerintah.

"Untuk nelayan-nelayan juga sudah mendapatkan asuransi di mana Kalau meninggal di laut ada premi Rp 200 juta, kalau meninggal di darat Rp 160 juta, kalau cacat tetap ada Rp 100 juta dan untuk berobat ada Rp 20 juta dan itu penuh dibayar oleh pemerintah," kata Susi.


Nilai tukar nelayan dan Nilai Tukar Usaha Perikanan juga membaik diikuti dengan kinerja ekspor produk perikanan yang juga bagus.

Meski demikian, Susi mengatakan masih ada kendala yang dihadapi di industri perikanan seperti peralihan alat tangkap yang berbahaya menjadi ke yang ramah lingkungan.

"Di mana alat-alat tangkap ini merusak lingkungan. Mungkin nanti Pak Presiden bisa langsung ke wawancara dengan para nelayan. Lain dari itu pemerintah juga membangun 12 SKPT di pulau terluar dan dengan komitmen yang ada pemerintah akan membangun setiap tahun lima tambahan SKPT di beberapa wilayah pulau terluar, atau wilayah luar Indonesia," tutur Susi. (ara/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed