Kepastian RI Jadi Anggota Organisasi Anti Cuci Uang Dirilis Juli

Kepastian RI Jadi Anggota Organisasi Anti Cuci Uang Dirilis Juli

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Rabu, 09 Mei 2018 18:47 WIB
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Pagi tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima Presiden Financial Action Task Force (FATF) Santiago Otamendi. Pertemuan itu membahas mengenai komitmen Indonesia yang ingin bergabung pada FATF.

Sri Mulyani pun mengatakan saat ini pihak FAFT sedang melakukan evaluasi serta penilaian terhadap Indonesia untuk menjadi anggota dari FATF.

"(Mereka) Melakukan evaluasi, kemudian mereka menetapkan dari hasil evaluasinya selama ini, komunikasinya cukup baik," kata Sri Mulyani ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani mengatakan bahwa FATF menilai bahwa Indonesia memiliki progres yang baik terkait dengan evaluasi tersebut. Namun, kata dia, hasil evaluasi baru bisa dilihat pada Juli mendatang. Setelah itu, ada tahapan lain yang harus dijalani.

"Mereka menganggap sudah banyak kemajuan, ini nanti pada bulan Juli akan ada ketetapan dari hasil evaluasi, dan nanti pada oktober tahapannya adalah observer," tuturnya.



Sebelumnya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan butuh proses panjang agar Indonesia menjadi anggota FATF.

Kiagus mengatakan pertemuan FATF dengan Sri Mulyani untuk melihat langsung komitmen serta sistem Indonesia sendiri dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Kita mau jadi anggota FATF, jadi dia mau melihat, mau cek, kita siap atau nggak, itu tujuannya," ungkap Kiagus.

Dari pertemuan itu, Kiagus menyebut pihak FATF merasa puas dengan komitmen seluruh instansi pemerintah nasional dalam memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Yang kita bahas adalah mengenai peran dari masing-masing kementerian/lembaga, jadi infrastruktur hukumnya sudah oke, pelaksanaan dari masing-masing kementerian/lembaga berjalan baik, kemudian komitmen dari masing-masing kementerian/lembaga semuanya bagus, tinggal kita mempertahankan itu, ke depannya kita bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Untuk menjadi anggota, Kiagus menuturkan prosesnya baru bisa diketahui pada 2019 atau 2020.

(fdl/eds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads