Sri Mulyani Terima Bos Organisasi Anti Pencucian Uang

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima Presiden Financial Action Task Force (FATF), Santiago Otamendi. FATF merupakan organisasi dunia yang memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saat ini, Indonesia akan memulai proses keanggotannya.

Pantauan detikFinance, Jakarta, Rabu (9/5/2018). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menerima Presiden FATF Santiago Otamendi di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Santiago bersama rombongan tiba di Kementerian Keuangan pukul 12.25 WIB.

Turut hadir mendampingi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

"Iya (ketemu Presiden FATF), close door meeting untuk assessment," kata dia saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Baca juga: RI Siap Gabung Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang Internasional

Sekedar informasi, Sri Mulyani begitu semangat dan antusias membawa Indonesia bergabung sebagai anggota dalam FATF. Saat ini, Indonesia akan memulai proses keanggotannya.

"Untuk FATF ini berita bagus yang mau saya sampaikan, pertemuan FATF Indonesia didukung oleh negara-negara anggota FATF untuk menjadi member FATF, ini adalah suatu berita luar biasa penting dan baik," kata Sri Mulyani, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/7/2017) lalu.

Dia menceritakan, untuk menjadi anggota FATF tidak semudah membalikkan telapak tangan. Negara yang ingin bergabung harus lebih dulu mendapat dukungan dan persetujuan dari negara-negara yang telah menjadi anggota FATF terlebih dahulu.

Baca juga: Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang

Dalam beberapa waktu belakangan ini, dia mengaku bersama dengan Kementerian Luar Negeri, para duta besar (dubes) Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pendekatan yang intensif untuk bergabung.

Hasilnya, kata dia, dukungan Indonesia menjadi negara yang berkontribusi memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme datang dari Australia, Jerman, dan China, kemudian seluruh negara anggota memberikan dukungannya.

"Ini hasil yang begitu penting karena biasanya kalau untuk masuk membership proses kita harus menunggu 2-4 tahun bahkan sebelum sekarang belum selesai biasanya tidak diterima, Indonesia harus memanfaatkan secara baik dan kita akan kerjasama dengan PPATK, BI, OJK, kami sendiri, dengan Kemenlu untuk mengawal proses itu," tutup dia. (hns/hns)