Kamis, 17 Mei 2018 14:50 WIB
Pemerintah Masih Punya Utang Subsidi ke Pertamina dan PLN Rp 14 T
Foto: Yulida Medistiara/detikFinance
Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat utang subsidi pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tersisa sebesar Rp 14 triliun. Utang subsidi pemerintah tersebut dengan rincian untuk bahan bakar minyak (BBM) yang masih menyisakan Rp 9,7 triliun, dan listrik yang masih tersisa Rp 4,3 triliun.
"Kurang bayar subsidi, BBM total Rp 22 triliun sudah dibayar Rp 12,3 triliun, listrik Rp 7,3 triliun sudah dilunasi Rp 3 triliun, masih ada setengahnya," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).
Sampai dengan 30 April 2018, pemerintah pusat sudah membelanjakan sebesar Rp 331,0 triliun. Angka tersebut dengan rincian belanja K/L sebesar Rp 165,9 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp 165,1 triliun.
Dari total belanja non K/L, pemerintah telah menggunakannya untuk belanja pegawai sekitar Rp 33,6 triliun, belanja subsidi sebesar Rp 39,2 triliun yang berasal dari subsidi BBM sebesar Rp 26 triliun dan listrik sebesar Rp 13,2 triliun.
Sedangkan yang berasal dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 251,9 triliun atau baru 32,9% dari target Rp 766,2 triliun. Transfer daerah sendiri realisasinya Rp 237,7 triliun atau sudah 33,7% dari target Rp 706,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp 14,3 triliun dari target Rp 60,0 triliun.
Realisasi pendapatan negara per 30 April sebesar Rp 527,8 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun berasal dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 526,8 triliun.
Pendapatan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan yang merupakan gabungan dari pajak dan bea cukai sudah mencapai Rp 416,9 triliun atau sudah 25,8% dari target Rp 1.618,1 triliun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 109,9 triliun atau sudah 39,9% dari target Rp 275,4 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari hibah yang sebesar Rp 1,0 triliun atau sudah 83,2% dari target Rp 1,2 triliun. (ara/ara)
"Kurang bayar subsidi, BBM total Rp 22 triliun sudah dibayar Rp 12,3 triliun, listrik Rp 7,3 triliun sudah dilunasi Rp 3 triliun, masih ada setengahnya," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).
Sampai dengan 30 April 2018, pemerintah pusat sudah membelanjakan sebesar Rp 331,0 triliun. Angka tersebut dengan rincian belanja K/L sebesar Rp 165,9 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp 165,1 triliun.
Dari total belanja non K/L, pemerintah telah menggunakannya untuk belanja pegawai sekitar Rp 33,6 triliun, belanja subsidi sebesar Rp 39,2 triliun yang berasal dari subsidi BBM sebesar Rp 26 triliun dan listrik sebesar Rp 13,2 triliun.
Sedangkan yang berasal dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 251,9 triliun atau baru 32,9% dari target Rp 766,2 triliun. Transfer daerah sendiri realisasinya Rp 237,7 triliun atau sudah 33,7% dari target Rp 706,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp 14,3 triliun dari target Rp 60,0 triliun.
Baca juga: Defisit APBN Capai Rp 55 Triliun di April |
Realisasi pendapatan negara per 30 April sebesar Rp 527,8 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun berasal dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 526,8 triliun.
Pendapatan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan yang merupakan gabungan dari pajak dan bea cukai sudah mencapai Rp 416,9 triliun atau sudah 25,8% dari target Rp 1.618,1 triliun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 109,9 triliun atau sudah 39,9% dari target Rp 275,4 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari hibah yang sebesar Rp 1,0 triliun atau sudah 83,2% dari target Rp 1,2 triliun. (ara/ara)
