Darmin Butuh Anggaran Rp 482 Miliar Tahun Depan

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengajukan anggaran sebesar Rp 482,68 miliar tahun depan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dari pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) 2019.

"Pagu anggaran kantor perekonomian adalah Rp 414,16 miliar, Rp 414 miliar ini untuk program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp 265,39 miliar, program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 148,77 miliar," kata Darmin di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: Pengusaha Minta Pemerintah Jamin Pemda Patuhi Izin Online Terpadu

Kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian meningkat karena ada program online single submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu. Program dengan alokasi anggaran Rp 68,5 miliar itu akan dioperasikan sementara selama 6 bulan tahun depan.

Menurut Darmin kegiatan operasional OSS berjalan sementara karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum mengubah struktur organisasi dan SDM.

Baca juga: Ada Izin Online Terpadu, Investor Lebih Mudah Dapat Insentif

"Maka total anggaran Rp 482,68 miliar, terdiri dari program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp 318,73 miliar, dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 163,94 miliar," jelas Darmin.

Program-program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di 2019 adalah mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), strategi keuangan inklusif dan KUR, menjalankan roadmap e-commerce Indonesia, paket kebijakan termasuk kemudahan berusaha atau EoDB, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat. (hns/hns)