Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 08 Jun 2018 16:48 WIB

Menpan Datang ke Kantor Luhut, Bahas Kawasan Industri

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Menpan RB Asman Abnur (Noval DA/detik.com) Foto: Menpan RB Asman Abnur (Noval DA/detik.com)
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengunjungi Kantor Koordinator Bidang Kemaritiman. Kedatangannya ke kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas rencana pembentukan kawasan industri terpadu di Bekasi-Karawang- Purwakarta (Bekapur).

"Kawasan industri terpadu, jadi akan dibentuk satu kawasan agar mulai perencanaan tata ruang, persediaan airnya, pelayanannya, itu akan terpadu," kata Asman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Asman mengatakan, pembentukan kawasan terpadu itu diharapkan akan mendorong investasi di Indonesia. "Ini lebih mempermudah lagi, supaya investasi lebih gampang," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menilai, arah pembentukan kawasan industri terpadu itu ialah Kawasan Strategis Nasional (KSN).

KSN sendiri merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan negara, ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

"Ini kan hasil konsultan yang waktu ditunjuk BPPT tadi disampaikan ke Pak Menko, arahnya ke Kawasan Strategis Nasional, sebagai bentukan badannya itu mencakup ekonomi dan industri," jelasnya.

Menurutnya, urgensi pembentukan KSN karena kawasan tersebut merepresentasikan pendapatan pemerintah dari sektor industri. Apalagi, industri yang berada di kawasan Bekasi-Karawang-Purwakarta merupakan industri besar.

"Urgensinya karena secara porsi daripada kegiatan manufaktur di daerah Bekasi-Karawang-Purwakarta cukup merepresentasi daripada total masukan pendapatan bagi pemerintah dari industri secara keseluruhan, khususnya nonmigas," ujarnya.

Sementara, dia menuturkan, hal yang mendesak untuk mewujudkan KSN di antaranya jalan antar kawasan. Kemudian, masalah keamanan di wilayah tersebut.

Terkait rencana pembentukan itu, dia mengaku belum tahu. Sebab, masih dibahas dalam tim kerja lintas kementerian.

"Tim kerjanya lintas kementerian, yang paling nggak dua Menko sudah pasti, Menpan juga. Sebelumnya Bappenas ikut juga karena menyangkut tata ruang," tutup dia. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com