Follow detikFinance
Rabu, 20 Jun 2018 11:30 WIB

Rencana Tarif JORR Jauh-Dekat Sama Tertunda Sejak 2017

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Dok. Kementerian PUPR Foto: Dok. Kementerian PUPR
Jakarta - Pemerintah kembali menunda rencana pengintegrasian tarif ruas-ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Dalam waktu seminggu, sudah dua kali penundaan dilakukan sejak rencana ini diumumkan secara resmi pada tanggal 12 Juni 2018 lalu.

Namun jauh sebelum itu, rencana menyatukan transaksi dari ruas-ruas tol yang ada pada lingkaran JORR tersebut sudah didengungkan sejak awal tahun lalu. Saat itu, rencana pengintegrasian pembayaran JORR berbarengan diumumkan pada saat pemerintah tengah melakukan integrasi pembayaran sejumlah ruas tol demi meningkatkan pelayanan di jalan tol.

Berdasarkan catatan detikFinance, Rabu (20/6/2018), pengintegrasian tarif tol JORR seharusnya sudah dimulai sejak 2017. Hal tersebut menyusul telah rampung dan beroperasinya tol akses tanjung priok pada April 2017. Tol akses tanjung priok bahkan digratiskan terlebih dahulu untuk menunggu pembahasan integrasi transaksi JORR rampung dilakukan.

"Ini mau diintegrasikan dengan JORR, jadi saya kira tidak akan banyak berubah (tarif JORR). Ini sistem terbuka, jadi mungkin (tarifnya) mudah-mudahan sangat minimal sekali. Karena kita integrasikan, jadi terbuka, nanti bayarnya cuma sekali," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat peresmian tol akses Tanjung Priok di Jakarta, Sabtu, (15/4/2017).


Penantian rencana integrasi tarif JORR tersebut dilakukan beriringan dengan pembongkaran gerbang tol Kayu Besar dan pembangunan gerbang tol di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK).

Namun bulan berganti bulan, hingga setahun lebih rencana ini tak kunjung terealisasi. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan salah satu hal yang membuat rencana integrasi kerap tertunda lantaran pembongkaran gerbang tol lama dan pembangunan gerbang tol baru sebagai infrastruktur pendukung pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut membutuhkan waktu lama.

"Ini dijaga betul saat pembongkaran supaya tidak menimbulkan macet. Tapi kita upayakan supaya bisa akhir tahun. Karena mustinya ini semua nanti satu kali transaksi saja sekaligus. Ya, kita lihatlah nanti, pembangunannya harus cepat," kata Herry pada tahun lalu, Selasa (5/9/2017).

Bersamaan dengan penundaan integrasi tarif JORR tersebut, rencana kenaikan tarif tol JORR yang seharusnya terlaksana pada tahun lalu juga tertunda. Kenaikan tarif tol JORR (45,37 km) terakhir kali terjadi pada Oktober 2015, dari Rp 8.500 menjadi Rp 9.500.


Adapun integrasi tarif JORR akan menggabungkan pembayaran sejumlah ruas yang dilewati tol ini, yakni seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), seksi E2 (Cikunir-Cakung), seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Saat ini rencana integrasi tersebut kembali dilakukan demi memperpanjang waktu sosialisasi ke pengguna jalan. Kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan pelayanan lalu lintas di JORR ini sudah ditentukan lewat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Keputusan Nomor 382/KPTS/M/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, tarif dan sistem pengumpulan tol secara integrasi pada Jalan Tol JORR.

Seharusnya kebijakan tersebut berlaku sejak seminggu Kepmen diterbitkan, namun lantaran waktu sosialisasi dirasa belum cukup maka pelaksanaannya ditundan sampai seminggu kemudian.

Sebagai informasi, sebelum dilakukan integrasi sistem transaksi, pengguna Jalan Tol JORR seksi W1, W2U, W2S, S, E1, E2, E3, ATP (SS Penjaringan hingga Kebon Bawang) dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami yang melakukan perjalanan menuju Simpang Susun Penjaringan dan Kebon Bawang maupun arah sebaliknya harus melakukan transaksi sebanyak dua kali transaksi.

Mekanisme transaksi tersebut dinilai tidak praktis dan menyebabkan antrean kendaraan terutama pada gerbang tol yang berada di jalur utama seperti Gerbang Tol Meruya Utama, Gerbang Tol Meruya Utama 1, Gerbang Tol Semper Utama dan Gerbang Tol Rorotan.

Namun dengan adanya integrasi sistem transaksi di ruas Jalan Tol JORR seksi W1, W2U, W2S, S, E1, E2, E3, ATP (SS Penjaringan hingga Kebon Bawang) dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami tersebut, pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menuju SS Penjaringan dan Kebon Bawang maupun arah sebaliknya hanya perlu melakukan transaksi sebanyak satu kali. Hal ini diharapkan membantu kelancaran arus lalu lintas di tol JORR dan meringkan biaya logistik bagi angkutan truk yang biasa melintasi tol JORR secara penuh.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang akan melewati ruas JORR W1, JORR W2U, W2S, S, E1, E2, E3, Akses Tanjung Priok, Ulujami-Pondok Aren pun dikenakan single tarif atau tak memperhitungkan jarak yang ditempuh di tol itu apakah dekat atau jauh. Besarannya yakni sebesar Rp 15.000 untuk golongan I, untuk golongan II dan III sebesar Rp 22.500 dan golongan IV dan V dikenakan tarif Rp 30.000.

Dengan kebijakan ini, pengguna tol yang menempuh jarak pendek pun harus membayar lebih tinggi, sedangkan pengguna tol jarak jauh diuntungkan dengan membayar lebih sedikit. Namun kebijakan ini dipercaya dapat memangkas kemacetan yang selama ini terjadi di gerbang tol sehingga pelayanan di tol pun bisa ditingkatkan.

(eds/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed