Pengusaha Tekstil Harap Kepala Daerah Baru Buka Lapangan Kerja

Jakarta - Pengusaha tekstil tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tak mempermasalahkan siapapun yang menang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada sendiri digelar serentak pada hari ini.

Ketua API Ade Sudrajat mengatakan, terpenting pemimpin daerah memiliki pemahaman yang sama yakni membuka lapangan kerja sebesar-besarnya dan mendorong produktivitas sehingga menghasilkan devisa.

"Pertama bagaimana membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Kedua bagaimana menghasilkan produktivitas serta devisa sebesar-besarnya bagi negara," kata dia kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Baca juga: Pengusaha Sebut Indonesia Salah Satu Negara dengan Libur Terbanyak

Menurut Ade, siapapun pemimpin daerah mesti memiliki pemahaman yang sama mengenai hal ini. Meski begitu, menurut Ade, mewujudkan hal itu juga bukan perkara mudah.

"Karena program seperti itu lapangan kerja dan devisa siapapun yang menjadi ini (yang menang), tinggal siapa memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mengeksekusinya," ujarnya.

Menurut Ade, untuk mengeksekusi program itu pemimpin daerah mesti berwawasan internasional. Lalu, membangun sinergitas dengan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Untuk mengeksekusi dua program ini bukan hal yang mudah juga karena harus berwawasan, mengetahui wawasan internasional bagaimana persaingan internasional ini dan jurus apa yang diterapkan. Tentunya bagaimana sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutupnya.

Benahi perizinan

Ade juga meminta kepala daerah yang terpilih memperbaiki perizinan di daerah. Langkah ini untuk mendorong kegiatan usaha di daerah.

Dia mengatakan mayoritas izin usaha berada di daerah. Menurutnya, dengan perbaikan izin maka bisa mendorong lapangan kerja di daerah.

"Izin investasi mungkin 80% di daerah, begitu juga ketenagakerjaan di daerah. Jadi kalau pemerintahnya tidak care terhadap penduduknya terutama indeks kebahagiaan, karena indeks kebahagiaan kalau orang punya kerja punya pendapatan pasti tingkat kebahagiaannya meningkat," kata dia.

Masalahnya pengurusan izin di daerah saat ini masih lama. Dia menuturkan, masih banyak izin yang perlu dilakukan dengan tatap muka. Padahal, di tengah kemajuan teknologi harusnya bisa dilakukan dengan online.

"Kebanyakan pemerintah daerah masih business as usual belum ada breakthrough yang benar-benar diinginkan pemerintah pusat belum terjadi, di tengah kemajuan teknologi IT yang begitu pesat di belahan dunia. Kita masih face to face, harusnya online atau apa sehingga berbiaya murah, kalau face to face kan mahal," jelasnya.

Kemudian, dia menuturkan perizinan masih berlapis-lapis. Menurutnya, pemerintah daerah mesti memangkas izin yang tidak perlu.

"Ya izin itu terlalu banyak mungkin di atas 70 izin daerah harus di eliminasi, yang nggak perlu dibuang aja, karena makin banyak aturan makin susah," terangnya.

"Mulai misal membikin bangunan harus ada izin lokasi dulu, peruntukan untuk apa, izin lokasi saja makan waktu 1-2 bulan, baru IMB atau apa. Belum produksi harus ada izin produksi, izin industri ada izin perdagangannya, macam-macam, izin limbah, izin kerja malam," jelasnya. (ara/ara)