Pemerintah Resmi Jawab Kritikan Prabowo soal Utang Rp 9.000 T

Frans mengatakan kondisi utang berdasarkan Data Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Desember 2017 yang terdiri dari tiga kelompok, antara lain utang pemerintah pusat Rp 4.060 triliun, utang BUMN non lembaga keuangan Rp 630 triliun, BUMN lembaga keuangan (termasuk Bank BUMN) sebesar Rp 3.850 triliun.

"Jumlah total utang adalah sebesar Rp 8.540 triliun, sangat jauh dari Rp 9.000 triliun yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan kurs Rp 14.000 per USD, sementara posisi 2017 data BI (SUSPI) menggunakan kurs Rp 13.492 per USD," tulis Frans.

Ia menambahkan, untuk utang BUMN lembaga keuangan yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN sebesar Rp 3.850 triliun itu sebagian besar sekitar 80% atau hampir Rp 3.000 triliun adalah dana pihak ketiga (DPK).

"Yaitu dana masyarakat, perusahaan yang menempatkan dana di perbankan yang selain untuk tujuan menabung, dana tersebut justru menjadi instrumen pendanaan investasi produktif perekonomian," kata Frans.

Ia menjelaskan, utang BUMN non lembaga keuangan merupakan utang BUMN dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMN, termasuk membangun infrastruktur seperti pembangkit dan transmisi listrik, jalan tol, pelabuhan laut dan udara dan kegiatan produktif BUMN lainnya.

Besaran utang tersebut dipisahkan dari utang pemerintah dan tidak menjadi bagian darinya.

"Utang BUMN merupakan kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan sesuai UU Keuangan Negara dan tidak otomatis menjadi tanggungan pemerintah," tulis Frans.

"Utang BUMN menjadi kewajiban BUMN untuk melunasinya, dan secara korporasi dijamin oleh aset BUMN yang bersangkutan. Untuk utang BUMN yang mendapat jaminan pemerintah, dikelola secara hati-hati dan dikendalikan secara disiplin serta dilaporkan secara terbuka dan transparan," tambahnya.

Utang Indonesia yang disebut Prabowo mencapai Rp 9.000 triliun ini berasal dari gabungan utang pemerintah, utang BUMN, dan utang lembaga keuangan. Namun, apakah benar totalnya sebanyak itu?

Frans menjelaskan jumlah utang Indonesia mencapai Rp 8.540 triliun atau berbeda dari yang dikatakan Prabowo beberapa waktu lalu. Besaran utang tersebut berdasarkan Data SUSPI Desember 2017.

"Jumlah total utang adalah sebesar Rp 8.540 triliun, sangat jauh dari Rp 9.000 triliun yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan kurs Rp 14.000 per USD, sementara posisi 2017 data BI (SUSPI) menggunakan kurs Rp 13.492 per USD," tulis Frans seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Utang tersebut terdiri dari tiga kelompok, antara lain utang pemerintah pusat Rp 4.060 triliun, utang BUMN non lembaga keuangan Rp 630 triliun, BUMN lembaga keuangan (termasuk Bank BUMN) sebesar Rp 3.850 triliun.

Untuk utang BUMN lembaga keuangan yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN sebesar Rp 3.850 triliun sekitar 80% atau hampir Rp 3.000 triliun adalah dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, utang BUMN non lembaga keuangan merupakan utang BUMN dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMN, termasuk membangun infrastruktur seperti pembangkit dan transmisi listrik, jalan tol, pelabuhan laut dan udara dan kegiatan produktif BUMN lainnya.

Besaran utang tersebut dipisahkan dari utang pemerintah dan tidak menjadi bagian darinya.

"Utang BUMN merupakan kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan sesuai UU Keuangan Negara dan tidak otomatis menjadi tanggungan pemerintah," tulis Frans.

Frans menjelaskan besaran utang yang disebut Prabowo sangat jauh dari seharusnya. Frans menjelaskan total utang dari berbagai sumber tersebut mencapai Rp 8.540 triliun.

"Pak Prabowo menggunakan kurs Rp 14.000/USD, sementara posisi 2017 data BI (SUSPI) menggunakan kurs Rp 13.492/USD," kata Frans seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Frans menjelaskan kondisi utang berdasarkan Data Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Desember 2017 yang terdiri dari tiga kelompok, antara lain utang pemerintah pusat Rp 4.060 triliun, utang BUMN non lembaga keuangan Rp 630 triliun, BUMN lembaga keuangan (termasuk Bank BUMN) sebesar Rp 3.850 triliun. Jika dihitung maka totalnya Rp 8.540 triliun.

"Jumlah total utang adalah sebesar Rp 8.540 triliun (sangat jauh dari Rp 9.000 triliun yang disampaikan Pak Prabowo)," tulis Frans.

Frans meyakini bahwa Prabowo memahami bahwa utang adalah hal yang normal dalam melakukan usaha dan investasi. Dengan catatan utang tersebut digunakan untuk hal yang produktif.

"Utang sepanjang digunakan untuk melakukan hal produktif dan menghasilkan penerimaan kembali, maka kewajiban tersebut akan dapat dibayarkan kembali," ujar Frans.

Frans juga mengatakan bahwa penarikan utang pemerintah dilakukan atas persetujuan DPR RI melalui undang-undang (UU) APBN.

"Utang negara juga selalu dilakukan setelah melalui pembahasan dan persetujuan DPR melalui pengesahan UU APBN setiap tahunnya. Pengelolaannya selalu diawasi oleh DPR dan tetap dalam batas-batas yang telah diatur dalam UU Keuangan Negara," tulis Frans seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Kondisi utang dan keuangan negara juga diawasi oleh berbagai lembaga negara dan internasional.

"Kebijakan utang dan pengelolaan keuangan negara diawasi oleh berbagai lembaga mulai dari DPR, BPK, Kreditor hingga lembaga pemeringkat independen di tingkat global seperti Moody's, Fitch S&P, JCRA (Japan Credit Rating Agency) serta R&I (Rating & Investment)," tambah Frans.

Frans juga merespons pernyataan Prabowo yang menyebut utang Indonesia berbahaya. Ia menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat tersebut menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2/outlook stabil pada bulan April 2018.

"Lembaga pemeringkat Moody's justru telah menaikkan rating utang Indonesia dari Baa3/outlook positif menjadi Baa2/outlook stabil pada bulan April 2018. Rating tersebut adalah ratingtertinggi yang pernah diberikan Moody's kepada Indonesia selama ini," tulis Frans.

Frans mengatakan, seharusnya Prabowo yang juga sebagai pengusaha memahami soal utang. Utang merupakan hal yang normal untuk melakukan ekspansi usaha dalam dunia bisnis.

"Sebagai tokoh politik yang memiliki perusahaan, Pak Prabowo tentu paham bahwa adalah hal yang normal bagi sebuah perusahaan untuk melakukan utang. - Bahkan semua perushaan untuk melakukan operasi usaha dan investasi hampir selalu menggunakan pembiayaan utang, maka dikenal kredit modal kerja dan kredit Invetasi," tulis Frans seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Frans menambahkan, utang yang ditarik asal digunakan untuk hal yang produktif akan memberikan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, kewajiban pembayaran utang nantinya bisa dilunasi.

"Utang sepanjang digunakan untuk melakukan hal produktif dan menghasilkan penerimaan kembali, maka kewajiban tersebut akan dapat dibayarkan kembali," kata Frans.

Utang juga bukan hal yang seharusnya digunakan untuk menakuti masyarakat.

"Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa utang bukan tujuan, dan utang juga bukan momok yang nampaknya sering digunakan sebagai komoditas politik untuk menakuti rakyat," tulis Frans.

"Utang negara termasuk yang berbentuk syariah adalah instrumen pembiayaan yang dapat digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan, selama dikelola secara hati-hati, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," tambahnya.