Selasa, 03 Jul 2018 18:00 WIB
Di 2023, Pemerintah Akan Tarik Utang Hanya Dalam Bentuk Rupiah
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengatakan dalam lima tahun ke depan atau 2023 hanya menarik surat berharga negara (SBN) dalam denominasi rupiah.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7/2018).
"Dalam artian, dolar ini akan digantikan dengan rupiah. Yang selama ini return dibayar pakai dolar, ini rupiah," kata Scenaider.
Dia menyebutkan, ada syarat yang harus dipenuhi agar penarikan utang SBN bisa 100% dalam mata uang rupiah. Syarat yang pertama adalah sistem jaminan sosial nasional (SJSN) berjalan dengan baik. Serta defisit anggaran dalam APBN terus mengecil.
SJSN yang dimaksud, lanjut Scenaider seperti Tapera yang berjalan, hingga skema baru pensiunan bagi PNS berjalan.
"Terawang kita kan tergantung defisit ya. Kalau tahun depan 1,6% hingga 1,9% persen, itu kemudian bisa dicapai. Syaratnya, SJSN jalan, kan mobilisasi dana dalam negeri," jelas dia.
"Maka lima tahun ke depan semua pembiayaan semuanya rupiah. Kalau defisit segini levelnya," sambung dia.
Meski demikian, Scenider mengakui pendanaan utang berdenominasi rupiah masih sulit lantaran permintaan dalam negeri masih sangat terbatas.
"Pasar rupiah terbatas, kami sadari. Makanya compliment-nya ada valas, karena melengkapi rupiah tadi. Sampai kapan, karena suatu saat pasar domestik kita akan besar, kita nggak perlu lagi pinjam valas," tutup dia.
(eds/eds)
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7/2018).
"Dalam artian, dolar ini akan digantikan dengan rupiah. Yang selama ini return dibayar pakai dolar, ini rupiah," kata Scenaider.
Dia menyebutkan, ada syarat yang harus dipenuhi agar penarikan utang SBN bisa 100% dalam mata uang rupiah. Syarat yang pertama adalah sistem jaminan sosial nasional (SJSN) berjalan dengan baik. Serta defisit anggaran dalam APBN terus mengecil.
SJSN yang dimaksud, lanjut Scenaider seperti Tapera yang berjalan, hingga skema baru pensiunan bagi PNS berjalan.
"Terawang kita kan tergantung defisit ya. Kalau tahun depan 1,6% hingga 1,9% persen, itu kemudian bisa dicapai. Syaratnya, SJSN jalan, kan mobilisasi dana dalam negeri," jelas dia.
"Maka lima tahun ke depan semua pembiayaan semuanya rupiah. Kalau defisit segini levelnya," sambung dia.
Meski demikian, Scenider mengakui pendanaan utang berdenominasi rupiah masih sulit lantaran permintaan dalam negeri masih sangat terbatas.
"Pasar rupiah terbatas, kami sadari. Makanya compliment-nya ada valas, karena melengkapi rupiah tadi. Sampai kapan, karena suatu saat pasar domestik kita akan besar, kita nggak perlu lagi pinjam valas," tutup dia.
