Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 04 Jul 2018 19:01 WIB

Komponen THR dan Gaji Ke-13 PNS Daerah Bakal Sama Tahun Depan

Hendra Kusuma - detikFinance
PNS Daerah/Foto: Zainal Effendi/detikcom PNS Daerah/Foto: Zainal Effendi/detikcom
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan reformasi formulasi terkait pemberian anggaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, langkah tersebut menyusul pencairan THR PNS daerah tahun ini yang tidak merata secara besarannya. Tahun depan, diupayakan semua PNS di daerah mendapatkan THR setara dengan take home pay.

"Kami akan evaluasi bobot dari gaji PNS daerah dari celah fiskal sehingga pemerataan bisa semakin baik. Kemudian juga, kami akan lakukan reformulasi komposisi gaji ke-13 dan THR karena kemarin daerah satu dan yang lainnya terdapat perbedaan makanya kami lakukan reformulasi kebijakan secara lebih komprehensif, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan," kata Prima di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2018).


Pemerataan THR dan gaji ke-13 untuk PNS daerah ini masuk ke dalam arah kebijakan anggaran transfer daerah di 2019. Transfer ke daerah meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Untuk dana bagi hasil (DBH) pajak, pemerintah mendorong Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagian pusat sebesar 10%. Kebijakan ini ditujukan rata kepada seluruh kabupaten kota.

"Jadi kami jadikan dasar hukum. Sehingga di pusat sudah tidak ada lagi PBB," ungkap dia.

Selanjutnya, mengenai DBH cukai hasil tembakau sebesar 50% dan menambah cakupannya untuk sektor perikanan dan kabel bawah laut. Sedangkan untuk DBH sumber daya alam (SDA) pemerintah akan menyempurnakan sistem penganggaran atas PNBP yang dibagikan ke daerah. Anggaran ini ditujukan untuk perluasan dana reboisasi untuk pencegahan kebakaran hutan.

Prima mengatakan, arah kebijakan untuk dana alokasi khusus (DAK) di 2019 formulasinya ditambah dengan memanfaatkan celah fiskal.

Sedangkan untuk dana desa, lanjut Prima, arah kebijakannya ditujukan untuk meningkatkan pelayan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan antar desa.

Maka ada beberapa langkah yang dilakukan, pertama meningkatkan pagu anggaran dana desa. Kedua, menyempurnakan alokasi dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa pada 3 sampai 5 kegiatan.

"Kemudian melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan dana desa untuk melanjutkan pembangunan infra atau sarana fisik," ujar dia.


Kelima, kata Prima, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Keenam adalah meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi BUMDes menciptakan produk unggulan desa dan memberikan kemudahan akses permodalan.

Selanjutnya, ketujuh meningkatkan akuntabilitas pendanaan dana desa melalau kebijakan penyaluran. Kedelapan, sinergi pengembangan desa melalui kelola kemitraan, dan terakhir penguatan atas pengawasan dan evaluasi kapasitas SDM serta koordinasi dan sinergi kecamatan hingga desa. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com