Dana Belum Mengucur, PKPS BBM Tak Kunjung Terealisasi

Jakarta - Program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM tahun 2005 hingga paruh tahun ini ternyata belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, dana PKPS belum bisa mengucur akibat pembahasan yang panjang dengan DPR. Duh!"Sampai akhir Semester I, PKPS BBM tahun 2005 masih belum bisa dilaksanakan di lapangan karena proses pembahasan yang panjang, sehubungan dengan adanya perubahan APBN," kata Menko Kesra Alwi Shihab. Penyataan tersebut disampaikan Alwi dalam konferensi pers sosialisasi PKPS BBM tahun 2005 di Gedung Danaphala Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26/7/2005).Lebih jauh Alwi menjelaskan, dana PKPS BBM tahun 2005 untuk tiga bidang program, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan, berjumlah Rp 13,489 triliun.Khusus di bidang pendidikan, alokasi dananya sebesar Rp 6,27 triliun. Dana itu ditujukan untuk pendirian sekolah gratis dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun, dan beasiswa reguler untuk tingkat bidang sekolah menengah ke atas, serta menjamin siswa miskin tetap sekolah. Alwi menegaskan, sekolah masih diperbolehkan memungut biaya tambahan bila biaya operasional sekolah yang diterima dari pemerintah lebih kecil dari biaya operasional yang dibutuhkan. "Isu yang beredar di masyarakat, bahwa dengan dana PKPS, sekolah akan digratiskan. yang benar adalah sekolah gratis terbatas," tegasnya. Bidang kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 3,87 triliun, berupa jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (JPKMM). Mekanisme pelaksanaannya melalui asuransi kesehatan dengan premi Rp 5000 per jiwa per bulan, sehingga keluarga miskin dengan tiga anak dianggarkan Rp 300 ribu per tahun. Untuk bidang infrastruktur pedesaan dialokasikan dana sebesar Rp 3,34 triliun. Dana itu untuk desa tertinggal yang membutuhkan penyediaan, peningkatan dan perbaikan di bidang prasarana jalan dan jembatan pedesaan, juga prasarana irigasi dan air bersih di pedesaan. Namun Alwi mengkhwatirkan timbulnya kecemburuan sosial antardesa. "Pemerintah daerah diharapkan memberi perhatian yang lebih kepada desa-desa yang tidak menerima bantuan ini," katanya. (qom/)