Follow detikFinance
Kamis, 12 Jul 2018 12:35 WIB

Sah, Pemerintah Sudah Bisa Susun RAPBN 2019

Hendra Kusuma - detikFinance
Paripurna DPR/Foto: Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom Paripurna DPR/Foto: Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan izin kepada pemerintah untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2019. RAPBN 2019 nantinya dilaporkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Orang nomor satu di Indonesia ini akan membacakannya dalam nota keuangan yang jatuh pada tanggal 16 Agustus 2019. Acara tersebut menjadi awal pembahasan penetapan belanja, penerimaan, hingga arah kebijakan pemerintahan kabinet kerja di akhir masa jabatannya.

Dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019, Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid menjadi perwakilan yang melaporkan hasil rapat bersama pemerintah.

"Fraksi-fraksi DPR telah menyampaikan pandangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2019," kata Jazilul di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (12/7/2018).


Dia bilang, dalam pembahasannya telah disepakati membentuk empat panitia kerja (panja), yakni panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan, panja kebijakan transfer daerah dan dana desa, panja RKP dan prioritas anggaran, dan panja kebijakan belanja pemerintah pusat.

"Seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019," jelas dia.

Asumsi dasar makro ekonomi tahun 2019 telah disepakati untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2-5,6%, tingkat inflasi diperkirakan 2,5-4,5%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2%, nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS.

Lalu, harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel, lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak.


Sedangkan target pembangunan tingkat pengangguran berada kisaran 4,8-5,2%, angka kemiskinan berada di kisaran 8,5-9,5%, gini rasio 0,38-0,39, lalu indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98.

Pimpinan rapat paripurna Utut Adianto mengatakan laporan hasil pembahasan Banggar DPR RI dengan pemerintah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2019. Dia pun langsung menutup rapat paripurna.

"Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 dan rencana kerja pemerintah tahun 2019 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini," kata Utut. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed