Banggar DPR Beri Lampu Hijau Pemerintah Rancang APBN 2019

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2019.

Hal itu menyusul telah dibacakannya hasil rapat panja tentang asumsi makro dan postur APBN 2019, belanja pemerintah pusat, strategi pembiayaan dan defisit, serta strategi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.

"Kita telah ikuti bersama-sama mengenai laporan hasil panja. Dari meja pimpinan meminta persetujuan, apakah bisa disepakati?," kata Pimpinan Rapat Banggar DPR Aziz Syamsuddin di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Setuju," jawab seluruh anggota Banggar.

Baca juga: DPR Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI Bahas RAPBN 2019

Azis mengatakan, hasil kesepakatan ini nantinya akan diumumkan pada rapat paripurna tanggal 12 Juli 2018, dan akan menjadi bahan dasar pembuatan RAPBN 2019 serta nota keuangan yang akan dibacakan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 16 Agustus 2018.

"Dengan disahkan hasil panja ini bisa disahkan untuk menjadi bahan pembicaraan dan menjadi bahan dasar ke nota keuangan," jelas dia.

Asumsi dasar makro ekonomi tahun 2019 telah disepakati untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2-5,6%, tingkat inflasi diperkirakan 2,5-4,5%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2%, nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS.

Lalu, harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel, lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak.

Sedangkan target pembangunan tingkat pengangguran berada kisaran 4,8-5,2%, angka kemiskinan berada di kisaran 8,5-9,5%, gini rasio 0,38-0,39, lalu indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan yang diberikan oleh Banggar DPR menjadi sangat penting bagi pemerintah mempercepat pembuatan RAPBN 2019.

"Saya ingin sampaikan terima kasih atas laporan panja, yang meliputi asumsi dasar, laporan RKP, transfer daerah dan belanja pemerintah pusat," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Tahun Depan Pemerintah Masih Ambil Utang Demi Tutup Defisit APBN

"Keseluruhan laporan sangat berguna dalam menyusun nota keuangan yang akan kami selesaikan dalam minggu depan, untuk bisa kemudian diserahkan dewan dalam bentuk pidato presiden. Jadi ini proses sangat baik dalam penyusunan RAPBN 2019," sambung dia.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah bakal memperhatikan catatan-catatan yang diberikan DPR dalam menyusun APBN 2019.

"Jadi saya merasa proses ini sangat baik, transfaran, masyarakat juga tahu, APBN yang disusun merupakan produk yang baik," tutup dia. (ara/ara)