Follow detikFinance
Kamis, 12 Jul 2018 16:36 WIB

KEIN Nilai Ekonomi Pancasila RI Mampu Hadapi Perang Dagang AS

Angling Adhitya Purbaya - detikFinance
Foto: Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom Foto: Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menggelar forum group discusion (FGD) di Semarang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya tekanan perdagangan Amerika Serikat. Menurut KEIN, ini justru momentum memperkuat kedaulatan Indonesia.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan antisipasi dampak negatif dari pengkajian ulang 124 produk ekspor Indonesia ke Amerika harus dilakukan.

"Kita harus melindungi pasar domestik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh industri dalam negeri," kata Arif dalam FGD 'Sistem Ekonomi Pancasila' di PO hotel Semarang, Kamis (12/7/2018).


Kebijakan mengkaji 124 produk asal Indonesia tersebut yaitu akan mengeluarkan Indonesia dari daftar Generalized System of Preferences (GSP). Saat ini menurut data Kemendag, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika periode Januari-April 2018 surplus USD 9,37 miliar, meningkat 12,59 persen dari tahun lalu.

Dalam kondisi tekanan dagang saat ini, Indonesia harus melihat ke dalam (inward-looking). Indonesia perlu menjadi bangsa yang mandiri dan tidak tergantung negara lain.

"National interest first itu menjadi penting. Kita harus mandiri dan yang paling penting adalah kita menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi," tandasnya.

Dalam FGD tersebut turut hadir sejumlah pemangku kepentingan di Jawa Tengah, perwakilan pengusaha, organisasi non pemerintah serta dari Bank Indonesia dan OJK.


Kepada para hadirin, Arif menegaskan perlu nilai-nilai Pancasila diterapkan. Tidak hanya sebagai ideologi bangsa namun pada aspek pembangunan perekonomian.

"Perlu membuat sistem ekonomi dengan dasar-dasar Pancasila sehingga kekuatan domestik dapat tercapai sejalan dengan terciptanya kemakmuran rakyat sebesar-besarnya," pungkas Arif.

Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Jateng, Budiyanto EP mengatakan secara normatif ekonomi di Indonesia sudah berlandaskan Pancasila. Negara perlu hadir untuk pembangunan ekonomi.

"Intinya harga-harga harus terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menjadi kemakmuran rakyat," kata Budiyanto yang mewakili Gubernur Jateng Itu. (ega/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed