"Jadi mau tidak mau, di daerah tertinggal juga bisa memanfaatkan situasi itu sebagai suatu peluang untuk meningkatkan perekonomian di daerah tertinggal," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/7/2018).
Hal itu ia ungkap saat membuka Rapat Bersama Pemerintah Daerah tentang Penyusunan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Prioritas Terentaskan Tahun 2019, kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isu yang ingin kita kuatkan adalah penyusunan proposal sehingga bisa melihat secara persis kebutuhan yang ada di daerah tertinggal. Selain itu, isu yang kita tekankan adalah DAK Afirmasi yang perlu dioptimalkan sebesar-besarnya untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk mendukung isu di atas, perlu pendampingan khusus dan fasilitasi melalui technical assistant untuk dinas teknis di daerah tertinggal untuk penyusunan proposal sehingga kualitas proposal semakin baik," paparnya.
Dia berharap, ke depan, data yang disajikan dari daerah semakin baik, koordinasi semakin berkualitas dan ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah tertinggal selain dari pendanaan negara.
Rapat bersama yang diselenggarakan di Surabaya itu dihadiri oleh para pejabat lingkup Ditjen PDT, 24 perwakilan dari pemerintah kabupaten daerah tertinggal dan menghadirkan narasumber dari BAPPENAS, Biro Perencanaan Kemendes PDTT, Tim Blanja.com, dan Tim Kelompok Riset Pemberdayaan Fisip Universitas Negeri Jember.