.webp)
Selain itu yang tidak kalah penting adalah pemerintah baik pusat dan daerah perlu memanfaatkan era ekonomi keuangan dan digital dalam pengendalian inflasi ini.
"Jadi tidak hanya bagaimana kita bisa memasarkan produk pangan secara online, tapi juga memanfaatkan teknologi ekonomi dan keuangan digital dalam meningkatkan produksi, ketersediaan pasokan, distribusi dan mengangkat ekonomi khususnya UMKM di berbagai daerah," kata Perry dalam acara Sarasehan di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perry menjelaskan, BI menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu tidak hanya dalam pengendalian inflasi tapi juga dalam berbagai aspek.
Menurut dia sinergi yang dilakukan antara BI dan pemerintah pusat dan daerah semakin erat. Ini untuk meningkatkan koordinasi tak hanya terkait pengendalian inflasi tapi juga berbagai aspek.
"Kita juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjalin sinergi dalam mendorong devisa dari sisi pariwisata secara cepat mendorong ekonomi baik yang besar dan kecil," imbuh dia.
Kemudian BI juga bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah bagaimana bisa mendorong produk ekspor unggulan. Nantinya produk ini diharapkan bisa menghasilkan devisa dan mengurangi kesenjangan di pusat dan daerah.
"Demikian juga bagaimana kita bisa memanfaatkan ekonomi keuangan digital kita di dalam menumbuhkan ekonomi, memperbesar UMKM dan demikian juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," ujarnya.
Perry menjelaskan inflasi Indonesia 5 tahun lalu tercatat sebesar 8,3% dan sekarang di 2019 menjadi 3,3%. Dia menyebut kedekatan dan koordinasi erat tim pengendalian inflasi pusat dan daerah telah memberikan andil nyata dan ke depan perlu dipererat agar inflasi semakin rendah diharapkan di 2019 bisa di angka 3,5%. Mulai 2020 inflasi diharapkan turun menjadi 3%.
Dia menjelaskan inflasi rendah adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan tak hanya menumbuhkan ekonomi tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pusat dan daerah. (hns/hns)
