Gubernur BI Prihatin Ekonomi Syariah RI Kalah dari Malaysia

Gubernur BI Prihatin Ekonomi Syariah RI Kalah dari Malaysia

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 25 Jul 2018 15:49 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Pemerintah sedang berupaya mendorong dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini ekonomi syariah dinilai memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari makanan halal hingga halal fashion atau busana halal.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa dirinya prihatin dengan ekonomi islam di Indonesia. Menurut dia ekonomi islam di Indonesia masih tertinggal jauh dari pengembangan ekonomi halal di negara lain.

"Thailand itu sudah ekspor 25% bumbu halal, Australia menjadi biggest meat of the world dan Jepang mengembangkan tourism dan kuliner halal. Untuk Malaysia tak perlu disebut lagi. Apakah kita tak sedih dan prihatin? Hanya sebagai importir dan pengguna produk halal saja," kata Perry di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Perry menjelaskan awalnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) hanya fokus kepada keuangan syariah. Namun 24 Juli lalu sudah dicanangkan untuk ekonomi Indonesia.

"Kami sudah merumuskan ekonomi dan keuangan syariah. Kita juga sudah melengkapi master plan pengembangan ekonomi syariah. Kalau kita lihat, negara lain yang sukses kita juga bisa penuhi itu," ujarnya.

Menurut Perry untuk mendorong ekonomi syariah dibutuhkan dukungan dari pemerintah. Dia yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung kegiatan. Kemudian pemerintah memasukkan program pengembangan ekonomi syariah sebagai program nasional.


Kemudian segera membentuk badan khusus yang mengkoordinasikan ekonomi syariah. Selanjutnya fokus kepada kompetisi makanan halal.

"Halal food harus, karena kita konsumen terbesar dan sumber daya ada, tinggal proses. Kemudian halal fashion yang potensinya sangat besar, halal tourism yang bisa menjadi sumber devisa serta farmasi," imbuh dia.

Untuk strategi nasional. BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah sudah mengumpulkan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk bersinergi untuk mendorong ekonomi syariah. (ara/ara)

Hide Ads