Sah! Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017 Jadi UU

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju untuk menjadikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2017 menjadi UU. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna.

Sebelum rapat paripurna, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah melakukan pengesahan RUU yang dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.

"Apakah RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dapat disetujuti dan disahkan menjadi UU?"kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam rapat paripurna di DPR Jakarta, Kamis (26/7/2018).

"Setuju," saut para peserta diikuti ketuk palu oleh Fadli Zon.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan anggaran tahun 2017 sangat baik. Menurutnya, hal itu menunjukkan pemerintah terus memperkuat pengelolaan anggaran.

Baca juga: Sah! Tarif Baru PNBP Bisa Rp 0

"Hasil pelaksanaan tahun anggaran 2017 sangat baik dipertanggungjawabkan secara penuh menunjukkan pemerintah terus memperkuat pengelolaan anggaran negara," ujarnya.

Dia berharap, kerjasama antara DPR dan pemerintah bisa ditingkatkan sehingga memberi manfaat untuk masyarakat.

Baca juga: Menanti Pengesahaan Undang-undang PNBP di DPR

"Pemerintah berharap kerjasama yang terjalin dapat semakin ditingkatkan sehingga pengelolaan APBN akan lebih baik dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia," tutupnya. (zlf/zlf)