Follow detikFinance
Senin, 20 Agu 2018 15:18 WIB

RI Bisa Kebanjiran Impor Karena Aturan Diubah? Ini Kata Kemendag

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Foto: DW (News) Foto: DW (News)
Jakarta - Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjawab kekhawatiran mengenai barang Amerika yang nantinya akan membanjiri Indonesia karena adanya penghapusan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Hortikultura.

"Bukan begitu (barang AS banjir). Karena kita kalah banding, kita diwajibkan mengubah peraturan, tidak boleh membatasi masa pengajuan izin dan masa importasinya. Soal nanti membanjir atau tidak, kan importir yang melakukan pemasukan barang," kata dia usai menghadiri acara Seminar Nasional Sawit di Hotel Borobudur, Senin (20/8/2018).



Ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan apa yang diinginkan dari pihak AS. Dengan memberikan kebijakan impor yang tidak lagi di halang halangi. Dalam hal ini sebagai informasi adanya kebijakan importir untuk melakukan pemasukan barang, selalu sesuai dengan demand pasar di Indonesia.

"Sementara ini kita menyatakan sudah cukup dengan perubahan Permendag dan Permentan terkait. Kita nyatakan kita patuh. Jadi sejauh mana kita patuh dan besarannya, yang menentukan panel. Ada panel compliance dan arbitrase (hukum)," kata dia.

Sebagai informasi, aturan yang diubah untuk menghindari gugatan AS yaitu Permendag nomor 64/2018 yang mengatur tentang perubahan Permendag nomor 30 tentang Ketentuan Impor Hortikultura.

Di Permendag lama ada pasal 9 ayat 2 mengatur tentang penerbitan persetujuan impor bagi perusahaan pemilik API-U dan API-P harus memperhatikan: (a) kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk hortikultura. (b) realisasi impor produk hortikultura sebelumnya.

Artinya, Jika barang impor dari negara lain, termasuk AS, masih mencukupi makan izin impor untuk barang yang sama tak akan dikeluarkan. Nah, di Permendag baru, pasal 2 huruf b tersebut sudah dihapus.

Setelah sebelumnya Amerika Serikat (AS) menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) karena kebijakan impor produk hortikultura. AS menuntut Indonesia membayar Rp 5 triliun. Selain AS, Selandia Baru juga berpeluang menerbitkan sanksi serupa senilai Rp 9 triliun.

Amerika Serikat meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia usai memenangkan gugatan atas pembatasan impor produk pertanian dan peternakan asal AS yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Nilai sanksi yang diminta adalah sebesar US$ 350 juta atau sekitar Rp. 5,04 triliun.

Indonesia sebelumnya menerapkan batasan impor untuk berbagai produk semisal apel, anggur, kentang, bunga, jus, bawang, buah kering, sapi dan ayam. Atas ketetapan tersebut pemerintah AS dan Selandia Baru menggugat Indonesia tahun lalu lewat WTO.

Menurut gugatan AS, Indonesia gagal mematuhi peraturan WTO dan meminta sanksi berupa denda uang untuk mengganti kerugian yang harus ditanggung pengusaha AS. "Berdasarkan analisa awal dan data yang tersedia untuk sejumlah produk, level kerugiannya diperkirakan mencapai US$ 350 juta untuk tahun 2017," begitu bunyi surat gugatan yang dilayangkan Gedung Putih.

"Amerika Serikat akan memperbaharui angka ini setiap tahun, sebagaimana perekonomian Indonesia terus berkembang."

Pemerintah saat ini masih mempelajari tuntutan sanksi yang diminta AS, kata Oke Nurwan, Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan. Ia menambahkan pemerintah berkeyakinan Indonesia telah mematuhi keputusan WTO. Ia memastikan aturan impor makanan telah direvisi oleh Indonesia.

Meski demikian proses penjatuhan sanksi biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Indonesia pun diyakini akan menggugat jumlah uang ganti rugi yang akan diminta.

Berbeda dengan AS, pemerintah Selandia Baru belum menyiapkan tuntutan serupa terhadap Indonesia. Wellington tahun lalu mengklaim industri daging sapi di Selandia Baru tahun lalu mengalami kerugian senilai NZ$ 1 miliar atau sekitar Rp. 9,7 triliun.



Hubungan dagang antara AS dan Indonesia perlahan menegang sejak pemerintahan Presiden Donald Trump mengultimatum Jakarta ihwal defisit perdagangan. Trump mengancam bakal mengeluarkan Indonesia dari daftar negara penerima keringanan bea masuk untuk sejumlah produk seperti yang diatur dalam sistem Generilized System of Preferences (GSP).

Keringanan tersebut meniadakan tarif cukai untuk sejumlah produk ekspor Indonesia senilai US$ 2 miliar atau sekitar Rp. 29 triliun per tahun. Posisi Indonesia sebagai negara anggota GSP saat ini sedang dikaji ulang oleh Kementerian Perdagangan AS. Atas hal tersebut Mendag Enggartiasto Lukita Juli lalu menyanggupi akan mencabut hambatan dagang untuk produk AS agar tetap bisa menikmati fasilitas GSP. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed