Sri Mulyani Kumpul Bareng Pengusaha dan Ekonom, Ini Hasilnya

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja berkumpul bersama para pengusaha, ekonom, dan juga pengamat sektor perekonomian di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal tersebut dalam rangka acara analyst meeting yang membahas mengenai realisasi APBN tahun anggaran 2018 dan RAPBN 2019.

Ekonom LPEMUI Febrio Kacaribu mengatakan, tidak ada pembahasan khusus selama berlangsungnya acara analyst meeting.

Menurut dia, pemaparan yang dilakukan oleh orang nomor satu di Kemenkeu itu sama seperti yang pernah dirilis dalam APBN Kita. APBN Kita adalah acara konfrensi pers yang dilakukan oleh Kemenkeu tentang realisasi APBN 2018 setiap bulannya.

"Tidak ada yang lucu-lucu, pemaparan realisasi APBN 2018 dan RAPBN 2019 saja," kata Febrio di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Acara berlangsung kurang lebih dua jam setengah ini pun membahas mengenai RAPBN tahun anggaran 2019. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai nilai tukar rupiah.

Baca juga: Puluhan Pengusaha dan Ekonom 'Serbu' Kantor Sri Mulyani Sore-sore

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua APINDO Suryadi Sasmita mengatakan pengusaha sangat berharap pemerintah bisa menjaga nilai tukar sesuai asumsi dasar yakni di level Rp 14.400 per US$.

"Kita melihat yang masih kita sanksikan adalah kurs, apakah bisa sesuai dengan keinginan daripada pemerintah di Rp 14.400," jelas Suryadi.

Menurut Suryadi, nilai tukar sangat berpengaruh dengan proses bisnis di Indonesia. Apalagi ketidakpastian dunia masih menjadi sosok yang dikhawatirkan ke depannya.

"Kalau Amerika kuat, bunganya ditinggikan lagi bulan ini, dolar pulang kampung, kita khawatir, di sininya tertekan," ujar dia.

Sedangkan bahasan yang lain, Suryadi mengatakan sesuai ekspektasi pelaku usaha. Bahkan, dirinya akan mengajak anggota Apindo untuk berinvestasi di tanah air.

"Yang lain-lain semuanya positif, saya dengar tadi bahwa bisnis di Indonesia akan positif, saya akan membuat kepada Apindo punya anggota untuk berani menanamkan investasi di Indonesia," tutup dia.

Baca juga: Pemerintah Tambah Utang Rp 36 Triliun

(hek/fdl)