Ada Asian Games, Waktunya Layanan Taksi di Bandara Dibenahi

Jakarta - Perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menjadi momen besar bagi perbaikan sejumlah infrastruktur dan layanan.

Termasuk di antaranya sistem transportasi taksi di bandar udara (bandara) agar lebih baik dan bisa mendukung industri pariwisata secara jangka panjang.

Pemgamat Transportasi Darmaningtyas mengatakan saat ini sejumlah bandara di Indonesia perlu perbaikan signifikan dalam hal layanan transportasi taksi.

Baca juga: Viral Penumpang Taksi Dihadang di Bandara Semarang, Ini Kata YLKI

Terutama di bandara berstatus enclave sipil (pemanfaatan bandara militer untuk umum).

"Urusan transportasi (di bandara) menjadi problem kolektif," ucapnya belum lama ini.

Pelayanan bandara enclave sipil belum sepenuhnya menjamin hak konsumen dalam penggunaan layanan transportasi.

"Pemakai jasa taksi harus mengikuti aturan bandara. Tidak peduli meski konsumen telah mengeluarkan biaya mahal," ungkap Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.

Sejumlah bandara di Indonesia yang notabene masih termasuk tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara memang belum memberikan hak memilih bagi konsumen.

Taksi tersedia ditentukan oleh pengelola bandara sehingga konsumen "dipaksa" untuk menerima kebijakan tersebut.

Sebagai contoh, di bandara internasional Soekarno-Hatta sempat memberlakukan skema First In First Out (FIFO) untuk antrian taksi. Dari berbagai merek dan perusahaan.

Dengan mekanisme "urut kacang" itu konsumen yang mengantri seolah adu nasib sesuai urutannya. Jika tidak suka dengan merek taksi yang kebetulan menjadi bagiannya, konsumen silakan antri lagi dari belakang dan begitu seterusnya.

Beruntung, sistem tersebut kini sudah dihapus oleh otoritas bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Kereta Bandara Sekarang sampai Bekasi, Ini Tanggapan Organda

Sedangkan di bandara lain, sistem diberlakukan beragam. Secara umum masih belum memberikan kebebasan kepada konsumen dalam hal memilih moda transportasi umum taksi.

Untuk mengatasi itu, Darmaningtyas mengusulkan, pengelolaan bandara terkait jasa transportasi harus terbuka.

"Harus menyediakan moda transportasi beragam. Itu penting supaya konsumen bebas memilih armada taksi sesuai keinginan," ujarnya.

Artinya, bandara-bandara militer secara pengelolaan tidak boleh tertutup.

"Nah, untuk mengubah model pengelolaan tertutup dan armada taksi terbatas, mau tidak mau, harus dilakukan reformasi," dia menegaskan.

Jalan itu mesti dilakukan supaya bandara bisa menghadirkan layanan transportasi terbaik. "Reformasi bandara saat ini sangat tepat bukan karena berbarengan dengan pentas Asian Games 2018 saja tetapi lebih dari itu, bagaimana mengubah pola lama dengan paradigma baru," paparnya.

Pengelolaan transportasi bandara sudah seharusnya profesional. "Tentara bukan zamannya ikut campur dalam urusan pelayanan. Kalau ikut terlibat cukup pada aspek seperti pengelolaan parkir. Serahkan pengelolaan transportasi bandara pada Angkasa Pura dan stakeholders terkait," Darmaningtyas menyarankan.

Sejumlah bandara yang masih dikelola secara konvensional akan ketinggalan. "Apalagi, pemerintah mengingatkan era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri itu meniscayakan tidak sekadar profesional tetapi harus inovatif, kreatif dan digitalisasi," terangnya. (dna/dna)