Pemerintah Mau Buat Aplikasi Saingan Gojek dan Grab

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan alasan pemerintah menggandeng Telkom karena perusahaan pelat merah tersebut memiliki pengalaman di bidang itu. Dengan begitu, Telkom dirasa mampu membuat aplikasi.

"Hari ini nanti sore kita akan ketemu sama Telkom. Mereka kan juga mau tahu seperti apa dan bagaimana. Telkom juga memang sudah ada job di situ buat aplikasi pembayaran dan tidak tunai, mereka punya semua jadi kita nanti diskusi," jelasnya kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2018).

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga akan membahas terkait sistem manajemen, waktu pembuatan aplikasi hingga cara menjaring mitra nantinya.

Ahmad juga menjelaskan pemerintah tak menutup kemungkinan bila mana perusahaan swasta berminat untuk membangun aplikasi tersebut bila mana ada penawaran yang lebih baik ke depannya.

"Kan kita perlu menjajaki seperti apa, bersedia atau nggak, kalau oke mau berapa lama persiapan, sistem dan lain-lain. Nanti juga kalau ada yang berminat (perusahaan swasta) kita diskusi dulu, Pak Menteri akan akomodir yang memungkinkan," tutur dia.

Pemerintah tengah menyiapkan aplikasi transportasi online serupa dengan Go-Jek dan Grab. Untuk jangkauan pertama, pemerintah akan menyiapkan untuk taksi atau kendaraan roda empat terlebih dahulu.

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan pembuatan sistem aplikasi tersebut pada dasarnya masih dibicarakan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Aplikasi tersebut masih harus fokus terhadap satu usaha.

"Sementara untuk taksi dulu. Kan mesti jajaki dulu seperti apa. Nah, kalau satu satu kan bisa berkembang ke yang lain" jelasnya saat dihubungi detikFinance, Sabtu (15/9/2018).

Lebih lanjut, ia memastikan tarifnya akan mengikuti aturan pemerintah. Dengan begitu, bisa menyejahterakan pengemudi dan terjangkau bagi masyarakat.

"Tarifnya yang terjangkau masyarakat pengguna dan kemudian bisa berkelanjutan untuk investasi driver," ungkap dia.

Pemerintah berencana membuat aplikasi transportasi online seperti Go-Jek dan Grab. Menurut Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani rencana tersebut merupakan keinginan dari pengemudi taksi online.

Ahmad menjelaskan, para pengemudi taksi online ingin agar pemerintah juga memiliki aplikasi yang bisa menaungi mereka. Sehingga pemerintah merasa hal tersebut perlu direalisasikan.

"Iya jadi ini atas keinginan teman-teman komunitas driver online gimana kalau pemerintah buat aplikasi plat merah gitu dan terpikir bagus juga (untuk direalisasikan)," kata dia kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2018).

Lebih lanjut, ia memaparkan rencana tersebut akan segera direalisasikan dengan menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Bahkan, sore ini pihaknya akan melakukan pertemuan membahas terkait sistem manajemen hingga waktu pembuatan aplikasi.

Walaupun begitu, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan bila mana perusahaan swasta berminat untuk membangun aplikasi tersebut bila mana ada penawaran yang lebih baik ke depannya.

"Kan kita perlu menjajaki seperti apa, bersedia atau nggak, kalau ok mau berapa lama persiapan, sistem dan lain-lain. Nanti juga kalau ada yang berminat (perusahaan swasta) kita diskusi dulu, Pak Menteri akan akomodir yang memungkinkan," pungkasnya.

Pemerintah melalui Kemenhub berencana membuat aplikasi transportasi online serupa dengan Go-jek dan Grab. Ini merupakan permintaan driver atau pengemudi taksi online. Apa alasannya?

Menurut Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen permintaan tersebut dilakukan sebagai solusi dari masalah yang dialami para pengemudi. Sebab, ia menilai masih ada promotor aplikasi yang berperilaku tidak adil terhadap para pengemudi.

Dengan adanya aplikasi buatan pemerintah diharapkan bisa memperbaiki kondisi persaingan dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi online.

"Jadi ini solusi dengan kebuntuan ini. Jadi ini masih ada aplikasi nakal, tuntutan kami itu menolak eksploitasi online bekerja sampai dengan 14 jam sehari. Lalu mengenai harga, tidak mau menaikkan harga karena takut kehilangan konsumen katanya," papar dia kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2018).

"Jadi kami menanggapi dengan positif pemerintah akhirnya karena sebenarnya ini diminta oleh teman-teman agar pemerintah coba buat aplikasi buat menaungi teman-teman karena dengan gitu nggak ada suspend sepihak kan," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan hari ini pihaknya akan bertemu dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk membicarakan rencana pembuatan aplikasi tersebut.

Ia menjelaskan pembuatan aplikasi tersebut akan dibuat untuk roda empat atau taksi terlebih dahulu.

Pemerintah berencana membuat aplikasi transportasi online serupa dengan Go-jek dan Grab. Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen berharap aplikasi tersebut bisa direalisasikan segera dan menjadi solusi dari permasalahan pengemudi online saat ini.

Menurut Christiansen, aplikasi milik pemerintah nantinya bisa meningkatkan persaingan bisnis di pasaran. Dengan begitu, aplikator saat ini tidak mendominasi bisnis tersebut.

Pasalnya, ia menilai saat ini masih banyak aplikasi transportasi yang masih berkembang namun terkendala karena perusahaan transportasi online saat ini masih menguasai pasar.

"Harapannya agar cepat terealisasi dan betul-betul perusahaan yang profesional. Selain itu, pemerintah kan juga akan pro ke masyarakat sebagai pelaku taksi online," kata dia kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2018).

"Soalnya saat ini kami melihat kesejahteraan driver online jadi masalah. Ada aplikasi yang nggak bisa berkembang karena monopoli bisnis ini jadi berharap pemerintah bisa menumbuhkan aplikasi yang lain," imbuh dia.