Follow detikFinance
Kamis, 20 Sep 2018 14:14 WIB

Banggar DPR Restui Suntikan Modal PLN dan Hutama Karya Rp 17 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempersoalkan terkait dengan suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) di 2019.

Pimpinan rapat Banggar DPR Said Abdullah langsung meminta persetujuan anggotanya terkait dengan suntikan modal yang diterima dua perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang kita putuskan itu, PMN di BUMN itu ada keterbalikan, awalnya Rp 7 triliun untuk HK, Rp 10 triliun untuk PLN, menjadi Rp10 triliun untuk HK, PLN Rp 6,5 triliun," kata Said di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (20/9/2018).


Adapun, rincian PMN kepada BUMN yang sebesar Rp 17 triliun itu kepada Hutama Karya sebesar Rp 10,5 triliun dan PLN sebesar Rp 6,5 triliun.

Salah satu anggota Banggar DPR RI dari partai Gerindra, Bambang Haryo mengaku kurang paham dengan pemberian PMN kepada PLN dan HK.

Menurut dia, PLN menjadi salah satu BUMN yang langganan meminta suntikan modal.

"Kami sedikit prihatin dengan adanya pembiayaan non utang terutama yang ada di BUMN, kalau tidak salah PLN ini sudah beberapa kali meminta PMN, dan dulu mengeluh dengan adanya revaluasi aset yang mengakibatkan PLN tidak bisa membayar pajak," kata Bambang.

Begitu juga dengan PMN yang diterima oleh Hutama Karya, Bambang meminta kepada BUMN karya tersebut untuk tidak memanfaatkan PMN sebagai modal pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Sebab, tol tersebut kalaupun dibangun tidak jelas waktu pengembaliannya alias tidak laku.

Namun, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro menjelaskan, PMN yang didapatkan PLN dan HK digunakan untuk kegiatan yang produktif. Imam mengungkapkan, PMN PLN akan digunakan untuk program pembangunan listrik desa.

"PLN mendukung dalam rangka elektrifikasi sampai 2024 itu 100%, dalam rangka untuk listrik desa dan sudah disampaikan desa mana saja, karena desa ini hampir semua yang terisolasi, sehingga dibuatkan listrik desa," kata Imam.

Sedangkan PMN HK, lanjut Imam, sama sekali tidak digunakan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Adapun PMN sebesar Rp 10,5 triliun akan digunakan oleh HK untuk mengejar target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatera agar selesai di tahun 2019.

Kelima ruas tersebut di antaranya tol Bakauheni-Palembang, Pekanbaru-Dumai, Pekanbaru-Padang, Kualatanjung-Tebing Tinggi Parapat dan Kisaran Indrapura.


Dengan penjelasan tersebut, Said langsung meminta persetujuan anggota Banggar terkait dengan suntikan modal yang diterima PLN dan Hutama Karya di tahun depan.

"Banggar mengambil kesimpulan yang diambil Komisi VI, apakah bisa disetujui," tambah Said.

"Setuju," jawab anggota Banggar.

Dengan persetujuan tersebut, maka total pembiayaan non utang pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 60,1 triliun. Atau turun Rp 2 triliun karena ada pengurangan PMN yang diterima oleh LPDP dari yang sebelumnya Rp 20 triliun menjadi Rp 18 triliun.



Saksikan juga video 'Tamsil Jelaskan Kewenangan Banggar di Kasus e KTP':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed