Sabtu, 22 Sep 2018 14:15 WIB
Di Rembuk Petani Nasional, Kementan Beberkan Tantangan Pertanian
Foto: Akfa Nasrulhaq/BNR
Pangkal Pinang - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya dalam membangun terwujudnya kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat membangun di sektor pertanian, namun diharapkan para petani juga dapat siap bergerak untuk menghadapi berbagai permasalahan.
"Indonesia dengan 265 juta penduduk, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5%. Membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Sektor pertanian, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bioenergy, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan rakyat, dan pelestarian lingkungan," Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono dalam sambutannya pada acara Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Expo KTNA, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (21/9/2018).
"Namun hal ini tidak mudah, karena menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum merata, dan tingginya laju urbanisasi," sambungnya.
Selain itu petani juga dihadapkan oleh berbagai permasalahan, antara lain ahli fungsi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur, jaringan irigasi, makin mahalnya upah tenaga kerja, masih tingginya margin harga antara petani dan konsumen, serta semakin berkurangnya jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian.
Momon berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan pertanian.
"Saya berharap, karena KTNA itu adalah tokoh-tokoh petani di tingkat nasional dan juga pelaku utama pembangunan pertanian, pertemuan ini bisa merumuskan dan juga memberikan masukan kepada pemerintah," harap Momon.
"Mari kita kerja keras sehingga kedaulatan pangan terwujud dan kesejahteraan masyarakat dan khususnya petani bisa diwujudkan," tambahnya.
Momon menyampaikan Kementan telah melakukan berbagai upaya yang meliputi berbagai aspek, yaitu kebijakan, infrastruktur, produksi dan pengolahan pasca panen dan pasar.
"Terkait penyempurnaan regulasi sudah dilakukan revisi Perpres pengadaan barang dan jasa tidak lewat lelang tapi, lewat penunjukan langsung atau e-katalog. Kebijakan pasca produksi dan pasca panen, antara lain memberikan bantuan alat mesin pertanian. Sudah ada 190 ribu unit bantuan dibagikan baik traktor, pompa, bahkan tahun ini sudah ada lebih dari 300 unit ekskavator yang dibagikan," papar Momon.
Untuk aspek pasar, mengendalikan rekomendasi impor komoditas dan produk pertanian strategis, mendorong ekspor komoditas pertanian, kebijakan penetapan harga pokok pembelian, serta membangun Toko Tani Indonesia (TTI).
"Upaya yang dilakukan Kementan tersebut, menghasilkan bukti nyata. Produksi padi, jagung, bawang merah naik signifikan dari tahun tahun sebelumnya, meskipun dihadapkan pada iklim el nino dan la nina," ujar Momon.
"Ekspor produksi pertanian tahun 2017 nilainya mencapai Rp441 triliun atau naik 24% dari tahun sebelumnya. Komoditas jagung dan bawang merah kita sudah menghentikan impor dan mendorong ekspor," kata Momon.
Kinerja pertanian pada empat tahun terakhir secara langsung sudah berdampak pada petani. Jumlah Rumah Tangga Tani Sejahtera meningkat 85,25% pada Maret 2014 menjadi 85,87% pada Maret 2017.
"Capaian tersebut tentu tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi insan pertanian termasuk di dalamnya kelembagaan petani. Apakah dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun kelembagaan ekonomi petani," kata Momon.
Saat ini jumlah kelembagaan petani, 662.472 kelompok, terdiri dari kelompok tani sebanyak 585.895 kelompok. Jika rata-rata ada 30 orang dalam 1 kelompok, terhitung ada 17 juta petani yang bergabung di kelompok tani.
"Kelembagaan ekonomi petani merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia, meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, skala usaha dan daya saing, serta percepatan industrialisasi petani yang menguasai teknologi dilakukan melaui korporasi petani. Yakni koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal sebagian besar dimiliki petani," jelas Momon.
Kementan membuat pilot project untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis ekonomi petani yang dilakukan di empat daerah yakni di Lebak Banten untuk komoditas jagung seluas 1.000 hektare, lalu di Kolaka Timur untuk pengembangan komoditas kakao seluas 550 ha. Kemudian di Malang untuk bawang merah, dan Karawang untuk padi.
Selain itu, Kementan bersinergi dengan Kementerian BUMN, dan Kemendes mengembangkan korporasi petani dalam bentuk perseroan terbatas di 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Momon KTNA sangat berperan penting dalam mendorong kelompok-kelompok tani untuk lebih berdaya saing. Oleh karenanya, melalui kegiatan rembug utama ini diharapkan bisa memperkuat kompetensi dan profesionalisme petani.
"Oleh karena itu, perlu diperkuat dari aspek kompetensi dan profesionalisme. Melalui campur tangan KTNA, serta penguatan kelembagaan pos penyuluhan di tingkat pedesaan," pungkas Momon. (idr/idr)
"Indonesia dengan 265 juta penduduk, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5%. Membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Sektor pertanian, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bioenergy, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan rakyat, dan pelestarian lingkungan," Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono dalam sambutannya pada acara Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Expo KTNA, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (21/9/2018).
"Namun hal ini tidak mudah, karena menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum merata, dan tingginya laju urbanisasi," sambungnya.
Selain itu petani juga dihadapkan oleh berbagai permasalahan, antara lain ahli fungsi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur, jaringan irigasi, makin mahalnya upah tenaga kerja, masih tingginya margin harga antara petani dan konsumen, serta semakin berkurangnya jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian.
Momon berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan pertanian.
"Saya berharap, karena KTNA itu adalah tokoh-tokoh petani di tingkat nasional dan juga pelaku utama pembangunan pertanian, pertemuan ini bisa merumuskan dan juga memberikan masukan kepada pemerintah," harap Momon.
"Mari kita kerja keras sehingga kedaulatan pangan terwujud dan kesejahteraan masyarakat dan khususnya petani bisa diwujudkan," tambahnya.
Momon menyampaikan Kementan telah melakukan berbagai upaya yang meliputi berbagai aspek, yaitu kebijakan, infrastruktur, produksi dan pengolahan pasca panen dan pasar.
"Terkait penyempurnaan regulasi sudah dilakukan revisi Perpres pengadaan barang dan jasa tidak lewat lelang tapi, lewat penunjukan langsung atau e-katalog. Kebijakan pasca produksi dan pasca panen, antara lain memberikan bantuan alat mesin pertanian. Sudah ada 190 ribu unit bantuan dibagikan baik traktor, pompa, bahkan tahun ini sudah ada lebih dari 300 unit ekskavator yang dibagikan," papar Momon.
Untuk aspek pasar, mengendalikan rekomendasi impor komoditas dan produk pertanian strategis, mendorong ekspor komoditas pertanian, kebijakan penetapan harga pokok pembelian, serta membangun Toko Tani Indonesia (TTI).
"Upaya yang dilakukan Kementan tersebut, menghasilkan bukti nyata. Produksi padi, jagung, bawang merah naik signifikan dari tahun tahun sebelumnya, meskipun dihadapkan pada iklim el nino dan la nina," ujar Momon.
"Ekspor produksi pertanian tahun 2017 nilainya mencapai Rp441 triliun atau naik 24% dari tahun sebelumnya. Komoditas jagung dan bawang merah kita sudah menghentikan impor dan mendorong ekspor," kata Momon.
Kinerja pertanian pada empat tahun terakhir secara langsung sudah berdampak pada petani. Jumlah Rumah Tangga Tani Sejahtera meningkat 85,25% pada Maret 2014 menjadi 85,87% pada Maret 2017.
"Capaian tersebut tentu tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi insan pertanian termasuk di dalamnya kelembagaan petani. Apakah dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun kelembagaan ekonomi petani," kata Momon.
Saat ini jumlah kelembagaan petani, 662.472 kelompok, terdiri dari kelompok tani sebanyak 585.895 kelompok. Jika rata-rata ada 30 orang dalam 1 kelompok, terhitung ada 17 juta petani yang bergabung di kelompok tani.
"Kelembagaan ekonomi petani merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia, meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, skala usaha dan daya saing, serta percepatan industrialisasi petani yang menguasai teknologi dilakukan melaui korporasi petani. Yakni koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal sebagian besar dimiliki petani," jelas Momon.
Kementan membuat pilot project untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis ekonomi petani yang dilakukan di empat daerah yakni di Lebak Banten untuk komoditas jagung seluas 1.000 hektare, lalu di Kolaka Timur untuk pengembangan komoditas kakao seluas 550 ha. Kemudian di Malang untuk bawang merah, dan Karawang untuk padi.
Selain itu, Kementan bersinergi dengan Kementerian BUMN, dan Kemendes mengembangkan korporasi petani dalam bentuk perseroan terbatas di 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Momon KTNA sangat berperan penting dalam mendorong kelompok-kelompok tani untuk lebih berdaya saing. Oleh karenanya, melalui kegiatan rembug utama ini diharapkan bisa memperkuat kompetensi dan profesionalisme petani.
"Oleh karena itu, perlu diperkuat dari aspek kompetensi dan profesionalisme. Melalui campur tangan KTNA, serta penguatan kelembagaan pos penyuluhan di tingkat pedesaan," pungkas Momon. (idr/idr)
