Senin, 24 Sep 2018 17:17 WIB
Darmin: Program Reforma Agraria Beda dengan Kebijakan Masa Lalu
Foto: Trio Hamdani
Bandung - Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah memulai reforma agraria melalui tiga pilar utama yakni penyediaan lahan, kesempatan usaha dan kerja, juga peningkatan kualitas SDM.
Melalui hal tersebut pemerintah percaya bisa memperbaiki kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Sebab hal itu berbeda dengan pola kebijakan yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya.
"Program reforma agraria bukan hanya membagi-bagikan. Berbeda dengan kebijakan masa lalu," ujar Darmin saat memberi sambutan dalam acara Global Land Forum (GLF) 2018 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (24/9/2018).
Pola yang lama, kata Darmin, pemerintah hanya membukakan lahan tanpa menyertai hal lain seperti modal. Tapi di era saat ini pola tersebut diubah karena pemerintah tidak hanya membuka lahan tapi juga memberikan kemudahan dalam hal permodalan dan keterampilan.
Penggarap atau petani dalam program pemerintah saat ini bisa mendapat dukungan melalui dana desa dalam bentuk penyediaan alat produksi, bibit hingga fasilitas panca panen.
"Di samping itu mereka akan mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat dari Bank BUMN atau swasta hingga mendapat jaminan pemasaran hasil produksi," katanya.
Darmin mengatakan presiden telah memberi arahan untuk meningkatkan perekonomian atas objek tanah melalui model klaster. Melalui model tersebut, lahan bisa dikelola secara berkelompok dengan komoditi unggulan sehingga memiliki daya saing dan skala produktifitas yang baik.
"Satu klaster bisa digarap oleh satu sampai tiga desa tergantung lahan dan jumlah petani. Dengan sistem ini kita dorong transformasi desa dari sistem subsisten menjadi komersil. Model itu kita jalankan dalam reforma agraria," ucapnya.
Meski begitu Darmin menyadari masih banyak tantangan yang terjadi di lapangan. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat agar target peningkatan performa reforma agraria bisa ditingkatkan. (zlf/zlf)
Melalui hal tersebut pemerintah percaya bisa memperbaiki kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Sebab hal itu berbeda dengan pola kebijakan yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya.
"Program reforma agraria bukan hanya membagi-bagikan. Berbeda dengan kebijakan masa lalu," ujar Darmin saat memberi sambutan dalam acara Global Land Forum (GLF) 2018 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (24/9/2018).
Pola yang lama, kata Darmin, pemerintah hanya membukakan lahan tanpa menyertai hal lain seperti modal. Tapi di era saat ini pola tersebut diubah karena pemerintah tidak hanya membuka lahan tapi juga memberikan kemudahan dalam hal permodalan dan keterampilan.
Penggarap atau petani dalam program pemerintah saat ini bisa mendapat dukungan melalui dana desa dalam bentuk penyediaan alat produksi, bibit hingga fasilitas panca panen.
"Di samping itu mereka akan mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat dari Bank BUMN atau swasta hingga mendapat jaminan pemasaran hasil produksi," katanya.
Darmin mengatakan presiden telah memberi arahan untuk meningkatkan perekonomian atas objek tanah melalui model klaster. Melalui model tersebut, lahan bisa dikelola secara berkelompok dengan komoditi unggulan sehingga memiliki daya saing dan skala produktifitas yang baik.
"Satu klaster bisa digarap oleh satu sampai tiga desa tergantung lahan dan jumlah petani. Dengan sistem ini kita dorong transformasi desa dari sistem subsisten menjadi komersil. Model itu kita jalankan dalam reforma agraria," ucapnya.
Meski begitu Darmin menyadari masih banyak tantangan yang terjadi di lapangan. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat agar target peningkatan performa reforma agraria bisa ditingkatkan. (zlf/zlf)
