Sistem Perizinan Online Bisa Genjot Investasi di Sektor Pertanian

Jakarta - Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Sistem ini akan mempersingkat waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian Erizal Jamal mengatakan, ini adalah salah satu upaya pembenahan sistem yang dilakukan Kementerian Pertanian terkait perizinan. Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) telah mengeluarkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/ PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan online terintegasi atau online single submission (OSS) yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, dan BKPM.

Selama tahun 2015-2017, dikatakan Erizal, sudah dilakukan pendampingan terhadap 31 Perusahaan yang akan berinvestasi di bidang pertanian khusus untuk tebu, jagung, sapi, padi dan lainnya.

Baca juga: Mentan: Lahan Rawa Merupakan Kekayaan Besar Indonesia

"Jadi dengan adanya OSS ini maka proses menjadi lebih cepat dan ada kepastian bagi pelaku usaha serta dapat dimonitoring," jelas Erizal Jamal, Kepala Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementan dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN), di Jakarta (17/10/2018).

Erizal menyebutkan melalui sistem bisa memantau perizinan yang telah diajukan. Termasuk juga mengawal dan menghemat waktu proses perizinan. "Perkembangan proses perizinan ini juga menjadi indikator kerja kami," katanya.

Dari sisi pengusaha, Direktur Asian Agri Fadhil Hasan menuturkan sistem perizinan online yang terintegrasi ini dapat memperbaiki kemudahan berusaha di sektor Pertanian. Menurutnya, sektor pertanian juga termasuk sektor yang diminati investor.

Baca juga: Mentan Dorong Inovasi dan Teknologi Budidaya Lada Perdu

Sementara itu, dosen hukum bisnis Universitas Prasetiya Mulya, Rio Christiawan mengusulkan agar OSS tidak hanya mencakup izin usaha melainkan sampai kepada izin teknis. Pasalnya, proses perizinan teknis belum dapat dijangkau OSS padahal nyawa dari investasi sumber daya alam berada di izin teknis seperti amdal, izin lingkungan, dan HGU.

Dikatakan Rio, investor perlu waktu yang lebih cepat untuk pengurusan perizinan hingga operasional karena akan berpengaruh kepada Cash Flow sehat dan dampak sosial dihindarkan. (zlf/dna)